Topikseru.com, MEDAN - Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membuat aturan agar kontraktor yang mengerjakan proyek bersumber dari APBD wajib menggunakan perbankan daerah sebagai syarat kelengkapan dokumen.Presidium MARAK Arief Tampubolon mengatakan hal ini sebagai upaya memperkuat posisi keuangan daerah dan bank milik Provinsi Sumatera Utara tersebut."Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut harus mengeluarkan kebijakan tersebut kepada Kepala OPD atau KPA dan PPK proyek APBD," kata Arief kepada media, Selasa (18/3).Dia menilai sebagai pemegang saham pengendali (PSP), Bobby Nasution juga bisa menginstruksikan kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah baik bupati dan walikota di 33 daerah di Sumut.Menurut Arief, kebijakan syarat penggunaan rekening Bank Sumut akan berdampak positif terhadap keuangan daerah dan Bank Sumut sebagai perbankan daerah dalam bersaing dengan perbankan lain."Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang tergabung dalam Bank Himbara saat ini telah menyatu dalam Danantara. Selain itu juga ada bank swasta, dan BPD provinsi lain di Medan. Ini akan bisa mempengaruhi keuangan daerah dan Bank Sumut," ujar Arief.Arief menilai bila tidak ada aturan yang mengikat terkait hal tersebut, lulusan Lemhannas RI ini memprediksi bisa berdampak negatif terhadap posisi Bank Sumut."Proyek APBN yang ada di Sumatera Utara sudah jelas tidak memakai rekening Bank Sumut. Tetapi bila berkaca pada provinsi tetangga, Provinsi Aceh, BPD Aceh kini merambah luas di Kota Medan. Bahkan, tak jarang rekenan proyek dari APBD Sumut menggunakan perbankan daerah lain termasuk Bank Aceh," ujar Arief.Arief pun berharap Gubernur Sumut Bobby Nasution bersikap tegas untuk membuat kebijakan tersebut agar posisi keuangan daerah dan Bank Sumut makin kuat."Kebijakan tersebut sangat positif untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota. Agar terlihat dampak positifnya dengan pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat," pungkasnya.