Topikseru.com - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) menggelar aksi demonstrasi di depan
DPRD Sumut, Senin, 8 September 2025.Dalam aksinya, massa membawa 17 tuntutan, mulai dari desakan hukum terhadap pelanggaran kericuhan aksi 25-29 Agustus 2025 yang menewaskan 9 orang, hingga permintaan agar Presiden segera mengesahkan Perppu Perampasan Aset Koruptor.Seorang orator dari atas mobil komando bahkan menyerukan agar Kapolri dan Kapolda Sumut mundur dari jabatannya."Siapa kali Kapolri itu bang, makan gaji dia. Siapa kali Kapolda itu, bulshit sama dia," teriak orator, menyinggung penanganan aparat dalam aksi mahasiswa sebelumnya.DPRD Sumut Temui Massa AksiAksi massa akhirnya ditemui langsung oleh Sutarto, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP. Ia menyampaikan bahwa tuntutan massa akan dibahas sesuai kewenangan lembaga legislatif daerah."17 tuntutan yang dibawa, sebagian merupakan kewenangan DPRD Sumut dan akan segera ditindaklanjuti. Sedangkan tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan kami sampaikan dan perjuangkan," ujar Sutarto dari atas mobil komando.Dalam kesempatan itu, perwakilan AMPRI menyerahkan surat pernyataan sikap yang langsung diterima Sutarto."Terima kasih, surat ini saya terima. Salam hormat dari Ketua DPRD Sumut. Segera akan dibahas bersama," katanya.17 Tuntutan AMPRI di DPRD SumutBerikut daftar lengkap tuntutan massa AMPRI: Bubarkan DPR Mendesak Presiden sahkan Perppu Perampasan Aset Koruptor Pecat Kapolri dan Kapolda Sumut serta revisi UU Kepolisian Bebaskan seluruh demonstran dan aktivis demokrasi Turunkan pajak, harga sembako; pendidikan & kesehatan gratis Hukum mati pelaku tabrak ojol & aparat brutal Kebebasan pers tanpa kriminalisasi Payung hukum transportasi online, tindak perusahaan semena-mena Naikkan upah buruh & hapus outsourcing Periksa proyek mangkrak & berantas korupsi di Sumut Reforma agraria: tanah untuk rakyat, berantas mafia tanah Berantas mafia pupuk, sejahterakan petani & nelayan Tingkatkan kesejahteraan guru & tenaga pendidikan Hapus program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rampingkan Kabinet Merah Putih yang gemuk & transaksional Peremajaan & kesejahteraan abang-abang betor (becak motor) KPK segera periksa Bobby Nasution terkait kasus OTT Topan Obaja GintingDemo AMPRI ini merupakan tindak lanjut dari kericuhan aksi nasional 25–29 Agustus 2025 yang menyebabkan 9 orang meninggal dunia.Massa menuntut pertanggungjawaban aparat sekaligus menyoroti isu korupsi, kesejahteraan rakyat, hingga tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.