Topikseru.com - Rencana penutupan SD Negeri atau SDN 101778 di Jalan Mesjid, Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memicu penolakan keras dari para orang tua murid. Sekolah yang telah berdiri sejak 1962 itu dikabarkan akan ditutup pada Desember 2025, dan pihak sekolah meminta orang tua untuk segera memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain.Informasi penutupan tersebut disampaikan oleh kepala sekolah dalam rapat pada Selasa, 30 September 2025. Mendengar kabar itu, para orang tua murid langsung resah."Kami orang tua murid merasa resah memikirkan anak kita kemana sekolah nanti. Kita 100 persen tidak setuju kalau sekolah ini ditutup," ujar Samsul Bahri, wali murid sekaligus alumnus SDN 101778, kepada Topikseru.com, Jumat (2/10/2025).Sekolah Bersejarah, Jadi Tumpuan WargaSDN 101778 Medan Estate bukan sekadar sekolah negeri biasa. Bagi warga sekitar, sekolah ini adalah warisan pendidikan turun-temurun."Saya pun sekolah di situ. Mulai dari kakak, adik, sampai cucu pun bersekolah di situ," lanjut Samsul.Selain dekat dari pemukiman, sekolah ini memiliki nilai historis dan emosional bagi masyarakat. Karena itu, alasan penutupan sekolah dianggap tidak masuk akal.Alasan Penutupan DipertanyakanSalah satu orang tua murid lainnya, Nurcahaya Sigalingging (36), mempertanyakan alasan kebijakan tersebut."Biasanya sekolah itu ditutup karena kekurangan murid. Ini muridnya mencukupi. Alasannya katanya karena punya kebun, makanya kita mau dipindahkan," ucapnya heran.Hingga kini, warga belum mendapat kejelasan lahan sekolah akan dialihkan kemana dan untuk kepentingan siapa.Warga Desak Pemerintah Batalkan PenutupanPuluhan orang tua murid kini telah menandatangani surat penolakan resmi terhadap rencana penutupan sekolah."Harapan kami pemerintah, khususnya Pemerintah Deli Serdang, segera menanggapi keluhan orang tua murid supaya sekolah ini batal ditutup," tegas Samsul.Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Deli Serdang belum memberikan pernyataan resmi. Para orang tua murid berencana melakukan audiensi langsung dengan pemerintah daerah jika tuntutan mereka tidak segera dijawab.