Topikseru.com - Akses utama Jalan Lintas Padangsidimpuan menuju
Sibolga lumpuh total setelah kawasan tersebut diterjang longsor dan
banjir sejak Selasa malam. Sejumlah pengemudi terpaksa bermalam di dalam kendaraan karena antrean yang tidak bergerak selama berjam-jam.Salah seorang sopir, Rahmat, mengaku sudah lebih dari 24 jam tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia hendak menuju Tanjungbalai, namun terjebak tepat di jalur yang terendam banjir."Sudah satu malam saya di sini. Tidak ada pergerakan sama sekali. Jalan alternatif pun tidak ada, sementara air justru makin naik," ujar Rahmat, Rabu (26/11/2025).Pengemudi minibus lainnya, Ikbal, mengatakan bahwa antrean kendaraan mencapai beberapa kilometer. Ia mengaku sudah 12 jam menunggu tanpa kejelasan."Akses benar-benar tak bisa dilalui. Longsor menutup badan jalan, kami cuma bisa menunggu alat berat bekerja," ungkapnya.Kasat Lantas: Jalur Medan–Tapanuli Selatan–Sibolga Putus TotalKasatlantas Polres Tapanuli Selatan, Iptu James Sihombing, membenarkan bahwa jalur utama tersebut masih belum dapat dilalui. Longsor terjadi di beberapa titik, salah satunya di Desa Aek Nabara."Jalur lintas Padangsidimpuan–Sibolga untuk sementara tidak bisa dilewati. Alat berat masih bekerja membersihkan material longsor," ujarnya.Dia menjelaskan, material longsor di titik pertama, tepatnya kawasan Batang Toru, sudah berhasil dipinggirkan.Namun pembersihan di titik kedua baru dilakukan hari ini dan diperkirakan membutuhkan waktu tambahan.Delapan Daerah Terdampak Bencana Sejak 22 NovemberBencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara terjadi sejak 22 hingga 27 November 2025.Berdasarkan data sementara BPBD Sumut, terdapat delapan kabupaten/kota yang terdampak, yaitu: Padangsidimpuan Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Utara Tapanuli Tengah Sibolga Pakpak Bharat LangkatCurah hujan ekstrem selama beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya longsor, banjir, dan putusnya akses transportasi di sejumlah titik.BPBD Sumut masih terus melakukan pendataan dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan.