TOPIKSERU.COM, SIBOLGA - Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga mengimbau pemilik kapal perikanan di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) agar memenuhi Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP).
Syahbandar PPN Sibolga Adin Daeng Pawewang mengatakan setiap kapal perikanan wajib melengkapi dokumen berlayar.
"Sesuai dengan Surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.2541/ MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penertiban Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia," kata Adi Daeng, Rabu (8/1).
Daeng berharap di awal tahun ini setiap kapal perikanan segera mengurus Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP).
"Baik itu pembaharuan sementara, dan dilanjutkan permohonan untuk penerbitan SKKP baru yang berlaku selama satu tahun sejak tanggal diterbitkan," ujar Daeng.
"Persyaratan permohonan dilengkapi dengan, SIUP (surat izin usaha perikanan), SIPI (surat izin Penangkapan ikan), SKKP, Pas Kecil/Surat Ukur/Grosse Akta, BKP (buku kapal perikanan), SPB ( surat persetujuan berlayar terakhir), Foto kapal terkini, SPKP atau foto tangkapan layar transmiter," imbuhnya.
Selain bagi kapal perikanan, para awak kapal juga diharapkan dapat mengurus mengurus sertifikat sesuai dengan jabatan pada kapal perikanan, yang merupakan persyaratan kerja.
Awak kapal juga wajib memiliki Buku Pelaut Perikanan (BPP), baik buku pelaut warna hijau atau merah, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
Selain itu, lanjut Adi Daeng, para awak kapal juga harus melengkapi perjanjian kerja laut dan surat keterangan sehat, khusus awak yang bekerja pada kapal di atas 5 GT hingga 30 GT.
Daeng berharap semoga persyaratan ini dapat di patuhi setiap pemilik, nahkoda dan awak kapal demi keselamatan dan keamanan berlayar.
"Kami sudah sosialisasikan dengan harapan dapat dipatuhi," pungkasnya.