Oleh: Dr. Joseph BrahmanaImperialisme mungkin telah kehilangan bentuk lamanya, tetapi perdebatan mengenai siapa yang menentukan arah dunia belum berakhir.Kolonialisme klasik memang telah banyak runtuh setelah gelombang dekolonisasi abad ke-20. Negara-negara Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin memperoleh kemerdekaan secara formal. Namun, persoalan mengenai ketimpangan kekuasaan global tetap menjadi perdebatan hingga hari ini.Pertanyaan pentingnya bukan lagi semata-mata siapa yang memiliki wilayah jajahan, melainkan siapa yang memiliki kemampuan menentukan aturan, mengendalikan sumber daya, memengaruhi keputusan politik, serta menetapkan standar yang dianggap berlaku bagi seluruh dunia.Dalam konteks itulah dua pidato yang disampaikan pada Februari 2026 menarik untuk dibaca secara bersamaan: pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di Munich Security Conference dan pidato Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam Al Jazeera Forum di Doha.Keduanya berbicara dari posisi politik yang berbeda. Namun, perbedaan gagasan tersebut memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar: seperti apa tatanan dunia yang sedang dibentuk setelah dominasi geopolitik Barat menghadapi tantangan dari berbagai pusat kekuatan baru?Dari Kolonialisme Teritorial ke Perebutan PengaruhImperialisme pada masa lalu identik dengan pendudukan wilayah.Bangsa-bangsa Eropa membangun imperium melalui ekspansi militer, perdagangan, administrasi kolonial, dan penguasaan sumber daya. Sistem tersebut kemudian mengalami perubahan setelah Perang Dunia II, ketika kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika berkembang menjadi gelombang dekolonisasi.Akan tetapi, berakhirnya kolonialisme formal tidak otomatis menghilangkan ketimpangan hubungan antarnegara.Dalam perspektif yang dikemukakan penulis, dominasi dapat mengambil bentuk yang lebih kompleks: tekanan ekonomi, ketergantungan teknologi, pengaruh politik, kekuatan militer, sanksi, maupun kemampuan menentukan agenda institusi internasional.Gagasan semacam ini memiliki akar sejarah dalam pemikiran negara-negara pascakolonial.Pada Konferensi Asia Afrika 1955, Presiden Soekarno memperingatkan bahwa kolonialisme dapat hadir dalam bentuk baru. Pesan tersebut relevan untuk dibaca kembali ketika hubungan internasional kini semakin ditentukan oleh persaingan antara sejumlah pusat kekuatan.Dengan kata lain, persoalan imperialisme modern tidak selalu berbentuk bendera asing yang dikibarkan di sebuah wilayah.Ia dapat hadir dalam bentuk ketergantungan, tekanan, intervensi, dan perebutan pengaruh.Dua Pidato, Dua Cara Melihat DuniaPerbedaan perspektif tersebut terlihat dalam forum internasional yang berlangsung pada Februari 2026.Di Doha, Abbas Araghchi menyampaikan pidato dalam Al Jazeera Forum ke-17 yang mengangkat tema mengenai persoalan Palestina dan keseimbangan kekuatan regional dalam konteks munculnya dunia multipolar.Araghchi menempatkan Palestina sebagai persoalan yang menurutnya berkaitan langsung dengan kredibilitas hukum internasional.Ia mempertanyakan tatanan yang memungkinkan perbatasan diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat berubah, kedaulatan menjadi bersyarat, dan keamanan dibangun melalui kekuatan militer. Dalam pidatonya, ia juga menyerukan agar hukum internasional diterapkan secara konsisten dan tanpa standar ganda.Pandangan tersebut tentu perlu dibaca dalam konteks posisi politik pemerintah Iran. Namun, gagasan mengenai kedaulatan dan penerapan hukum internasional yang disampaikan Araghchi memiliki relevansi lebih luas dalam perdebatan mengenai tatanan global.Seminggu kemudian, di Munich, Marco Rubio menyampaikan visi yang berbeda.Rubio menekankan hubungan peradaban antara Amerika Serikat dan Eropa. Ia menyebut AS dan Eropa sebagai bagian dari satu “Western civilization” yang dibentuk oleh sejarah, agama Kristen, budaya, bahasa, warisan, dan pengalaman bersama. Ia juga mengajak Eropa bekerja sama dengan Washington untuk membangun apa yang disebutnya sebagai "new Western century."Di sini muncul pertanyaan yang layak direnungkan: apakah istilah “Barat” hanya menggambarkan hubungan budaya dan sejarah antara Amerika Serikat dan Eropa, ataukah ia juga merupakan kerangka geopolitik untuk mempertahankan pengaruh dalam sistem internasional?Jawabannya tentu bergantung pada perspektif politik yang digunakan."Western Century" dan Kembalinya Bahasa PeradabanPidato Rubio menarik bukan hanya karena menyebut "new Western century", tetapi juga karena ia menggunakan konsep peradaban sebagai dasar hubungan transatlantik.Dalam pidatonya, Rubio menggambarkan Amerika Serikat dan Eropa sebagai bagian dari satu peradaban yang memiliki sejarah bersama. Ia juga menyoroti persoalan migrasi, deindustrialisasi, energi, keamanan, teknologi, dan kemampuan pertahanan sebagai bagian dari tantangan yang dihadapi Barat.Dari sudut pandang Rubio, agenda tersebut merupakan upaya memperkuat kembali kapasitas negara-negara Barat.Namun, dari perspektif kritis yang digunakan dalam tulisan ini, bahasa tersebut juga dapat dibaca sebagai upaya mendefinisikan kembali identitas geopolitik Barat pada saat kekuatan global semakin tersebar.Sejumlah pengamat memang membaca pidato Rubio sebagai seruan revitalisasi Barat. Le Monde mencatat bahwa Rubio mengajak Eropa bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memperkuat kembali posisi Barat, sementara Al Jazeera menempatkan gagasan "new Western century" sebagai salah satu tema utama pidatonya.Perbedaan tafsir inilah yang penting.Bagi pendukungnya, penguatan Barat dapat dipandang sebagai upaya mempertahankan keamanan, kapasitas industri, teknologi, dan kedaulatan negara-negara Barat.Bagi pengkritiknya, proyek tersebut dapat memunculkan pertanyaan lain: bagaimana posisi negara-negara di luar Barat ketika Amerika Serikat dan Eropa kembali mendefinisikan kepentingan mereka sebagai sebuah proyek peradaban?Global Majority Tidak Lagi Hanya Menjadi PenontonPerubahan besar dalam sistem internasional terlihat dari munculnya pusat-pusat kekuatan baru.China memiliki bobot ekonomi dan teknologi yang semakin besar. BRICS berkembang menjadi salah satu forum yang mempertemukan negara-negara dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang beragam. Negara-negara Afrika juga semakin aktif mencari ruang kebijakan yang lebih independen, sementara negara-negara Amerika Latin memiliki sejarah panjang dalam memperdebatkan ketergantungan terhadap kekuatan eksternal.Fenomena tersebut tidak berarti dunia otomatis terbagi menjadi dua kubu.Justru sebaliknya.Sistem internasional saat ini semakin kompleks karena negara-negara memiliki kepentingan yang saling beririsan. Sebuah negara dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang keamanan, tetapi pada saat yang sama memperluas perdagangan dengan China dan menjaga hubungan strategis dengan Rusia atau negara-negara Global South lainnya.Karena itu, istilah dunia multipolar menjadi semakin penting.Bukan karena semua kekuatan memiliki kapasitas yang sama, melainkan karena pusat pengaruh dunia tidak lagi dapat dijelaskan hanya melalui satu poros kekuatan.BRICS, Dekolonisasi Ekonomi, dan Perebutan RuangPerdebatan mengenai imperialisme modern juga tidak dapat dilepaskan dari ekonomi.Gagasan de-dolarisasi, misalnya, berkembang sebagai bagian dari diskusi mengenai bagaimana negara-negara tertentu dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan yang didominasi dolar AS.Namun, penting untuk membedakan antara gagasan politik dan kondisi faktual.Upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar tidak otomatis berarti sistem dolar telah runtuh. Demikian pula perkembangan BRICS tidak berarti organisasi tersebut telah menggantikan institusi ekonomi global yang telah ada.Yang terlihat adalah proses diversifikasi kekuatan ekonomi dan diplomasi.Dalam konteks inilah negara-negara Global South memiliki ruang yang semakin besar untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah Barat masih kuat.Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah negara-negara di luar Barat mampu menggunakan ruang geopolitik yang semakin terbuka tersebut untuk membangun kemandirian ekonomi, teknologi, diplomasi, dan pertahanan.Asia, Afrika, dan Amerika Latin Menghadapi PersimpanganBagi negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, persoalan tersebut bukan teori semata.Warisan kolonial masih terlihat dalam berbagai persoalan pembangunan, struktur ekonomi, ketimpangan perdagangan, serta hubungan politik internasional.Namun, menjelaskan seluruh persoalan tersebut hanya melalui istilah “imperialisme” juga berisiko menyederhanakan kenyataan.Setiap negara memiliki persoalan domestik, kepentingan nasional, serta pilihan kebijakan yang berbeda.Karena itu, tantangan utama negara-negara Global South bukan sekadar memilih antara “Barat” atau “anti-Barat”.Pilihan yang lebih mendasar adalah memperkuat kemampuan menentukan kebijakan sendiri.Kemandirian tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan industri, penguasaan teknologi, ketahanan pangan dan energi, pendidikan, diplomasi aktif, serta kemampuan bernegosiasi dengan berbagai kekuatan dunia.Dengan demikian, dekolonisasi tidak berhenti pada pembebasan politik.Ia juga menyentuh persoalan kemampuan sebuah bangsa menentukan masa depannya sendiri.Hukum Internasional dan Standar GandaDi sinilah isu hukum internasional menjadi penting.Araghchi dalam pidatonya menekankan perlunya penerapan hukum internasional tanpa standar ganda. Ia menghubungkan persoalan Palestina dengan pertanyaan mengenai kredibilitas sistem hukum global.Persoalan standar ganda memang menjadi salah satu kritik yang sering muncul dalam politik internasional.Namun prinsip yang sama seharusnya diterapkan kepada semua pihak.Jika pelanggaran hukum internasional ditolak ketika dilakukan oleh negara yang menjadi lawan geopolitik, tetapi ditoleransi ketika dilakukan oleh sekutu sendiri, maka legitimasi sistem hukum internasional akan menghadapi persoalan serius.Sebaliknya, kritik terhadap kebijakan negara tertentu juga tidak seharusnya membuat pelanggaran oleh pihak lain diabaikan.Hukum internasional hanya memiliki makna jika prinsipnya diterapkan secara konsisten.Itulah salah satu persoalan utama yang seharusnya menjadi perhatian negara-negara Global South.Soekarno dan Relevansi Bandung di Abad ke-21Enam puluh lebih tahun setelah Konferensi Asia Afrika, gagasan Bandung masih menawarkan satu pelajaran penting: negara-negara yang baru merdeka tidak harus menerima begitu saja struktur kekuasaan yang diwariskan dari masa kolonial.Semangat Bandung menekankan kedaulatan, kesetaraan antarbangsa, penghormatan terhadap hukum internasional, dan penolakan terhadap kolonialisme.Tetapi dunia hari ini berbeda.Ancaman tidak selalu datang dalam bentuk invasi.Ketergantungan terhadap teknologi, jaringan keuangan, energi, pangan, informasi, dan rantai pasok global dapat menciptakan hubungan yang sama kompleksnya dengan hubungan kekuasaan masa lalu.Karena itu, anti-imperialisme pada abad ke-21 tidak cukup diterjemahkan sebagai penolakan terhadap satu negara atau satu blok kekuatan.Ia perlu diterjemahkan menjadi agenda membangun kapasitas nasional.Pertarungan Sesungguhnya Adalah Soal KedaulatanPada akhirnya, perdebatan antara gagasan “new Western century” dan seruan untuk tatanan internasional berbasis kedaulatan memperlihatkan satu persoalan yang lebih luas.Dunia sedang mengalami perubahan distribusi kekuatan.Amerika Serikat dan Eropa tetap memiliki kapasitas ekonomi, militer, teknologi, dan diplomatik yang sangat besar. Pada saat yang sama, China, India, negara-negara BRICS, serta berbagai negara Global South semakin aktif memperjuangkan ruang dalam tata kelola internasional.Situasi tersebut belum menghasilkan tatanan dunia baru yang final.Justru karena itulah periode sekarang menjadi penting.Bagi Asia, Afrika, dan Amerika Latin, persoalan utamanya bukan menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin dunia.Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah setiap negara memiliki ruang yang cukup untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa tekanan atau dominasi kekuatan eksternal.Di situlah gagasan dekolonisasi memperoleh makna baru.Bukan sekadar menghapus bendera penjajah dari sebuah wilayah, melainkan memastikan bahwa keputusan mengenai masa depan sebuah bangsa tetap berada di tangan masyarakat dan institusi negara tersebut.Dunia pascakolonial mungkin belum sepenuhnya bebas dari relasi kekuasaan.Namun, masa depan tidak harus ditentukan oleh satu pusat kekuatan.Dan jika dunia benar-benar bergerak menuju tatanan multipolar, tantangan terbesar bagi negara-negara Global South adalah memastikan bahwa multipolaritas tersebut tidak hanya mengganti siapa yang dominan, tetapi benar-benar memperluas ruang bagi kedaulatan, kesetaraan, hukum internasional, dan kepentingan masyarakat di berbagai belahan dunia.Penulis: Dr. Joseph Brahmana