Topikseru.com - Tekanan publik akhirnya berbuah keputusan besar. Presiden RI
Prabowo Subianto bersama pimpinan partai politik di parlemen sepakat mencabut besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.Pengumuman itu disampaikan langsung di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), di tengah sorotan publik pasca gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah."Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.DPR Diminta Buka Dialog PublikDalam pernyataannya, Kepala Negara menegaskan bahwa DPR RI akan segera membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat."Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung," ucapnya.Menurut Prabowo, setiap usulan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi resmi yang diterima DPR."Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI," katanya.Pimpinan Parpol Kompak HadirPernyataan Presiden disampaikan dengan dukungan penuh delapan ketua umum partai politik di parlemen.Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamudin, serta Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.Sejumlah elite parpol turut mendampingi, di antaranya Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.Respons Cepat di Tengah Krisis KepercayaanKeputusan ini dinilai sebagai langkah strategis meredam eskalasi demonstrasi yang dalam sepekan terakhir menyoroti privilege DPR RI.Kritik publik menilai fasilitas dan tunjangan anggota legislatif terlalu tinggi di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja parlemen.Dengan penghapusan tunjangan dan penghentian sementara kunker luar negeri, pemerintah bersama DPR ingin menunjukkan komitmen baru: mendengarkan suara rakyat secara langsung.