Topikseru.com - Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan
reshuffle Kabinet Merah Putih 2024–2029 telah diperhitungkan dengan matang.Menurut Gibran, perombakan ini tidak hanya menyangkut rotasi politik, tetapi juga evaluasi kinerja menteri."Terkait reshuffle, ini adalah langkah-langkah yang sudah benar-benar dihitung matang oleh Bapak Presiden dari segala sisi, termasuk kinerja dan lain-lain," ujar Gibran usai menghadiri panen budi daya lobster di Balai Perikanan Budi Daya Laut, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025).Demi Optimalisasi Pelayanan PublikGibran menegaskan tujuan utama perombakan kabinet adalah meningkatkan kinerja pemerintahan. "Ini dilakukan agar pelayanan publik mesin pemerintah bisa bekerja lebih optimal," kata Gibran.Dia berharap para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik mampu menunjukkan performa terbaiknya."Saya yakin mereka bisa langsung bekerja untuk rakyat," tambahnya.Menteri yang Diganti dan Dilantik
Presiden Prabowo resmi memberhentikan sejumlah menteri pada Senin (8/9) lalu di Istana Negara, Jakarta.Beberapa nama besar yang diganti antara lain:Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi.Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga.Sebagai pengganti, Prabowo melantik:Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, didampingi Wakil Menteri Dahnil Azhar.Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menggantikan Abdul Kadir Karding.Sementara itu, posisi Menteri Pemuda dan Olahraga masih belum diumumkan penggantinya.Payung Hukum ReshuffleSeluruh keputusan reshuffle kabinet tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024–2029.Perombakan kabinet ini menandai reshuffle pertama dalam era pemerintahan Prabowo–Gibran.Langkah tersebut dinilai sebagai respons atas dinamika politik dan desakan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta pelayanan publik.