Topikseru.com - Pemerintah tengah menyiapkan evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) setelah dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap cadangan devisa nasional.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, hasil implementasi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 itu belum sesuai harapan."Devisa hasil ekspor akan ditinjau lagi. Kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan melihat lagi," kata Purbaya di Jakarta, Senin (13/10/2025).Rapat Darurat di Kertanegara Dipimpin PrabowoEvaluasi kebijakan DHE ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10).Rapat strategis tersebut dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta pejabat tinggi TNI, BIN, dan kementerian terkait.Mensesneg Prasetyo Hadi mengakui, regulasi yang berlaku sejak 1 Maret 2025 itu masih memiliki celah yang memungkinkan eksportir tidak menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri."Masih ada beberapa celah yang membuat devisa kita belum seoptimal yang diharapkan. Makanya diminta segera dipelajari kembali," kata Prasetyo.Target Prabowo: Cadangan Devisa Tembus US$100 MiliarDalam pidato Februari 2025 lalu, Prabowo menegaskan ambisinya agar kebijakan DHE mampu mendongkrak cadangan devisa Indonesia hingga minimal US$100 miliar per tahun.Namun, hingga memasuki paruh kedua 2025, realisasi cadangan devisa dinilai belum menunjukkan lonjakan signifikan.BI dan Kementerian Terkait Siapkan Amandemen AturanMenurut Purbaya, arah kebijakan lanjutan akan diputuskan setelah diskusi lintas kementerian yang dipimpin langsung Presiden Prabowo."Biar nanti Bapak (Prabowo) yang umumkan. Tapi intinya, arahannya sedang didiskusikan lagi," ujarnya.Bank Indonesia (BI) disebut bakal terlibat penuh dalam meninjau efektivitas aturan dan memperketat mekanisme penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) di perbankan domestik.