Topikseru.com, Medan - Upaya memitigasi risiko operasional sekaligus memperkuat kedaulatan distribusi energi terus dipacu BUMN sektor energi. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memperketat sinergi strategis bersama instansi penegak hukum guna memastikan keandalan pasokan energi Sumatera Utara Pertamina tetap terjaga di tengah dinamika lapangan.
Langkah penguatan tata kelola (good corporate governance) tersebut diwujudkan melalui audiensi tingkat tinggi bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.
Pertemuan ini tidak hanya berfokus pada mitigasi risiko hukum, tetapi juga penyelarasan optimasi aset serta pendampingan regulasi terkait kegiatan usaha hilir migas.
Baca Juga: Kementan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan untuk Bioetanol demi Mandiri Energi Kehadiran Manajemen Kunci dan Fokus Strategi Pertemuan lintas lembaga ini dihadiri langsung oleh jajaran eksekutif holding dan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Rombongan diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., beserta jajaran pejabat utama
Kejati Sumut.
Executive General Manager Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Fanda Chrismianto, menegaskan bahwa kompleksitas rantai pasok BBM dan LPG di wilayah Sumatera Utara membutuhkan pengawasan ketat serta pendampingan hukum yang solid.
Langkah kolaboratif bersama aparat penegak hukum menjadi instrumen penting guna memberikan kepastian hukum distribusi BBM dan elpiji subsidi agar tepat sasaran serta terhindar dari potensi penyimpangan.
"Kami dari Pertamina Patra Niaga tentunya tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan dan kerja sama dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selama ini sangat luar biasa. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama ini," ujar Fanda.
Baca Juga: PSEL Medan Raya Ditargetkan Groundbreaking Desember 2026 Komitmen Tata Kelola Berkelanjutan Di tengah peningkatan kebutuhan energi nasional, perlindungan terhadap aset negara dan kepastian regulasi menjadi kunci keberlanjutan bisnis Pertamina.
Pendampingan dari Kejati Sumut mencakup penanganan legalitas lahan, pendampingan tata kelola kontrak, hingga pengawalan aset-aset vital nasional yang dikelola Pertamina di wilayah Sumatera Utara.
Sinergi kelembagaan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan rasa aman bagi perseroan dalam menjalankan penugasan penyaluran energi di seluruh pelosok daerah.
Baca Juga: Camat Medan Timur dan Lurah Aur Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat