KPPU Bersinergi dengan Manajemen Grab Indonesia Dalam Program Kepatuhan Persaingan Usaha

Agus Supratman - Jumat, 25 September 2026 15:01 WIB
(Foto: Topikseru.com/ Humas KPPU Kanwil I)
KPPU Kanwil I melakukan kegiatan advokasi terkait Pelatihan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Bagi Manajemen Grab Indonesia di Regional Sumatera Utara dan sekitarnya.
Topikseru.com, Medan – KPPU Kanwil I melakukan kegiatanadvokasi terkait Pelatihan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Bagi ManajemenGrab Indonesia di Regional Sumatera Utara dan sekitarnya.

Kegiatanini dihadiri pejabat Grab Indonesia yaitu Chief of Public Affairs TirzaMunusamy, Director of West Indonesia Richard Aditya, dan Deputy DirectorTerritory Strategy & Social Impact Clarina Andreny juga dihadiri KomisionerKPPU Budi Joyo Santoso, Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas beserta tim.

Saatmembuka kegiatan, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy mengatakan,manajemen Grab sudah mengikuti program kepatuhan sejak Tahun 2021. Selain itusering melakukan penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi dan workshop baiksecara online dan offline kepada seluruh karyawan. Grab kemudian memperolehpenetapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha pada 14 Desember 2023 dan menerimasertifikat penetapan tersebut pada 25 Maret 2026.

KomisionerKPPU RI, Budi Joyo Santoso dalam sambutannya menyampaikan, KPPU mempunyai peranstrategis dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, serta memberikepastian hukum serta mendorong kebijakan pemerintah yang pro terhadapkempetisi sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam mengemban UU No. 5 Tahun1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain ituKPPU juga diberikan mandat untuk memastikan hubungan kemitraan antara pelakuusaha besar, menengah dengan UMKM berjalan secara adil, setara dan salingmenguntungkan.

Budimenyampaikan, perkembangan ekononi digital Indonesia juga menunjukkanpertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari nilai transaksie-commerce yang terus meningkat. Pertumbuhan juga terjadi pada layanan digital,termasuk transportasi daring dan pembayaran digital, yang semakin terintegrasidalam aktifitas sehari-hari masyarakat.

Bagitransportasi daring, perkembangan tersebut menunjukan bahwa platform digitalbukan sekedar layanan tetapi menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi danmobilatas masyarakat dan membuka banyak peluang, bagi perusahaan, mitrapengemudi, UMKM, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Budimenjelaskan, Perpres No. 27 Tahun 2026 mengatur tentang penyesuaian pembagianpendapatan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi. Yang mana pengemudimerupakan pengusaha mikro dalam ekosistem UMKM. Perkembangan ini akan mendorongindustri transportasi online untuk beradaptasi dan melakukan penyesuaian dari sisihubungan antara platform dan pengemudi maupun dari sisi model bisnis perusahaansehingga sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang.

RidhoPamungkas dalam paparannya menyampaikan, dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999dilarang untuk melakukan penetapan harga. Dalam ekosistem digital disampaikanbahwa larangan penetapan harga pada prinsipnya berkaitan dengan adanyaperjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga. Oleh karena itu,kesamaan atau kemiripan harga yang ditemukan di pasar tidak serta merta dapatdipandang sebagai pelanggaran. Akan tetapi apabila terdapat perjanjian,kesepakatan, komunikasi, atau koordinasi dengan pesaing untuk menetapkan harga.

Langkahstrategis yang dapat dilakukan manajemen untuk mencegah risiko pelanggaran yaitumeningkatkan pemahaman internal mengenai ketentuan persaingan usaha, memastikankomunikasi dengan pesaing agar tidak mengarah pada pertukaran informasisensitif mengenai harga dan strategi bisnis, melakukan review terhadapmekanisme penetapan harga dan pricing, dan evaluasi terhadap pengguna algoritmadalam keputusan harga.

Ridho jugamemberikan penjelasan terkait pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan.Dalam materi disampaikan bahwa perkembangan platform digital telah mengubahmodel bisnis dari sektor ride -hailing menjadi ekosistem digital denganberbagai layanan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melihat marketpower dan posisi pelaku usaha berdasarkan pasar bersangkutan tertentu. Pangsapasar merupakan salah satu indikator dalam menilai posisi dominan, namunpenilaian tetap perlu ditempatkan dalam kerangka ketentuan Pasal 25 UU No. 5Tahun 1999.

Ridhomenjelaskan, algoritma dan pricing adalah bagian penting dalam pengelolahanplatform digital. Penggunaan teknologi dalam penentuan harga perlu tetapmemperhatikan prinsip persaingan usaha agar keputusan bisnis yang diambilsecara otomatis maupun melalui sistem tidak menimbulkan resiko.

Melaluikegiatan advokasi ini, KPPU mendorong manajemen Grab Indonesia Regional Sumutdan sekitarnya untuk terus menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus memastikanpenggunaan market power dan kebijakan platform tetap sejalan degan prinsippersaingan usaha sehat.

Editor
: Muchlis

Tag:

Berita Terkait

Ekonomi & Bisnis

KPPU Agendakan Tujuh Sidang, dari Tender Infrastruktur Hingga Distribusi Produk

Ekonomi & Bisnis

PN Jakpus Batalkan Putusan KPPU Soal Bunga Pinjol, AFPI Apresiasi

Ekonomi & Bisnis

KPPU Tinjau KEK Sei Mangkei, Ingatkan Tidak Diskriminatif bagi Tenant

Ekonomi & Bisnis

Sejak 2000 hingga Oktober 2026, KPPU Telah Jatuhkan 438 Putusan dengan Denda Rp4,18 Triliun

Ekonomi & Bisnis

Mobil123, Carmudi dan Carsome Berjanji Ubah Perilaku di KPPU

Ekonomi & Bisnis

KPPU Kanwil I Catat 21 Laporan Masuk Sepanjang 2026