Topikseru.com, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka masih akan memperoleh uang pendapatan bulanan, selepas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran masih akan memperoleh pensiunan, yang besarannya 100% dari gaji pokok terakhir.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dari Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).
Dalam Pasal 2 UU 7/1978, disebutkan gaji pokok wapres adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Adapun gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, yaitu Rp5.040.000 per bulan. Dengan asumsi uang gaji pokok tertinggi, yang diperoleh Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA itu, maka gaji pokok wapres adalah Rp20.160.000 per bulan.
Nilai itu berarti akan menjadi pendapatan bulanan Gibran setelah mengundurkan diri, karena besaran pensiun pokoknya sebesar 100% dari gaji pokok terakhir.
Nilai pendapatan bulanan yang diterima oleh Gibran itu pun belum termasuk tambahan hak-hak pensiun lainnya, berupa tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Ia juga masih akan mendapatkan biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Gibran juga dalam UU itu dijamin mendapat sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; serta disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.
Dalam bagian penjelasan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1978, disebutkan setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat.
Pemberhentian dengan hormat ini gugur hanya apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
Dalam pasal 11 UU itu, disebutkan juga bahwa Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.