Topikseru.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan operasi tangkap tangan (
OTT) di Sumatera Utara.Kali ini, dua wilayah menjadi sasaran operasi senyap lembaga antirasuah itu, yakni Kota Medan dan wilayah Tapanuli Selatan, pada Kamis (26/6) malam."Benar, tim penyidik KPK melakukan kegiatan penegakan hukum melalui operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada Topikseru.com, Jumat (27/6) malam."Benar, tim penyidik KPK melakukan kegiatan penegakan hukum melalui operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (27/6) malam.Operasi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).KPK menduga ada praktik suap atau gratifikasi dalam pelaksanaan proyek tersebut.Enam Orang Diamankan, Kantor Kontraktor DisegelDalam OTT tersebut, KPK mengamankan enam orang yang terdiri atas pejabat negara dan pihak swasta. Mereka saat ini telah diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.Salah satu titik penggeledahan dan penyegelan berada di kantor milik Dalihan Natolu Grup (DNG) di Jalan Teratai, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci identitas lengkap para tersangka maupun nilai proyek yang tengah diselidiki.Namun, penyegelan kantor swasta itu mengindikasikan keterlibatan korporasi dalam dugaan korupsi pengadaan infrastruktur tersebut.OTT KPK Kedua di Tahun 2025OTT KPK di Sumatera Utara menjadi penangkapan kedua yang dilakukan sepanjang tahun 2025, setelah sebelumnya pada Maret lalu lembaga tersebut menangkap sejumlah pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, juga dalam kasus korupsi proyek daerah.Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan bahwa kegiatan OTT kali ini dilakukan secara simultan di dua wilayah. “Kegiatan OTT di Medan,” katanya singkat.Meskipun belum mengumumkan status hukum dari para pihak yang ditangkap, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan apakah mereka ditetapkan sebagai tersangka atau hanya dimintai keterangan.Proyek Jalan Kembali Jadi Sarang KorupsiPengungkapan kasus ini menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor infrastruktur, terutama proyek jalan yang selama ini dinilai rawan mark-up anggaran, pengadaan fiktif, hingga pengondisian lelang.Dalam banyak kasus, praktik suap menyasar pejabat daerah hingga kementerian, dengan imbal balik berupa fee proyek dan jaminan pemenangan tender.