Topikseru.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, diduga ikut terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 26 Juni 2025 malam.Dia disebut sebagai satu dari enam orang yang diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.Topan Ginting merupakan orang terakhir dari rombongan yang tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat dini hari.Nama Topan mencuat lantaran baru empat bulan menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, setelah dilantik Gubernur Sumut Bobby Nasution pada 24 Februari lalu.Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, serta sempat menjadi Plt Sekda saat Bobby masih menjabat Wali Kota Medan.Dugaan Suap Proyek Infrastruktur di SumutJuru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa operasi senyap di Sumut berkaitan dengan dugaan suap dalam proyek infrastruktur PUPR Sumut serta proyek di lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.“Benar, OTT ini terkait pengerjaan proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara. Ada dua klaster penerimaan yang sedang kami dalami,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Juni 2025.Menurutnya, dari OTT tersebut, enam orang diamankan, terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta. Saat ini, semua sedang menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta untuk menentukan status hukum masing-masing.Riwayat Jabatan Topan Obaja GintingTopan dikenal sebagai salah satu pejabat karier yang dekat dengan Gubernur Bobby Nasution.Selain menjabat Kadis PUPR Sumut, ia pernah menjadi motor teknis pembangunan di Kota Medan.Dia juga dikenal aktif dalam percepatan proyek strategis daerah, termasuk perbaikan jalan provinsi dan pembangunan jalan-jalan penghubung antar-kabupaten.Namun, dengan keterlibatan namanya dalam OTT KPK, publik kini menunggu kejelasan peran dan tanggung jawabnya dalam kasus yang sedang diusut lembaga antirasuah tersebut.