Topikseru.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga direktur utama perusahaan swasta untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bansos Presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020.[irp posts="10198" ]Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (11/8).Tiga saksi tersebut adalah AHJ (Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo), UK (Direktur Utama PT Famindo Meta Komunika), dan TM (Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha)."Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatan para pihak dalam proses pengadaan bansos tersebut," ujar Budi.[irp posts="17721" ]Modus: Turunkan Kualitas Barang untuk RakyatKPK mengungkap bahwa modus dalam kasus ini dilakukan dengan mengurangi kualitas barang yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi.Perhitungan awal menunjukkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 125 miliar.Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi anggaran distribusi bansos di Kementerian Sosial yang sebelumnya telah menyeret beberapa pejabat dan pihak swasta.Sehari setelah KPK mengumumkan dimulainya penyidikan pada 26 Juni 2024, Presiden RI Joko Widodo kala itu, menegaskan dukungannya terhadap proses hukum.[irp posts="11003" ]"Silakan diusut, dibuka seluas-luasnya, dan ditindak sesuai hukum," kata Jokowi pada 27 Juni 2024.Bansos Covid-19, Proyek Darurat yang Jadi Lahan KorupsiProgram bansos presiden yang diluncurkan pada masa awal pandemi 2020 bertujuan untuk membantu masyarakat rentan di wilayah Jabodetabek.Namun, urgensi penyaluran bantuan dalam waktu singkat justru menjadi celah bagi praktik korupsi.Dengan nilai proyek yang mencapai triliunan rupiah, pengadaan bansos menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang rawan disalahgunakan.KPK Pastikan Penyidikan BerlanjutMeski belum mengumumkan tersangka baru, KPK menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi bansos covid-19 akan terus berlanjut.Lembaga antirasuah itu tengah mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi, termasuk pihak perusahaan penyedia bansos covid-19.