Topikseru.com - Kasus dugaan
korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022 terus menjadi sorotan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sejumlah pejabat dan mantan pejabat sebagai tersangka, termasuk mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)
Nadiem Makarim.7 Fakta Kasus Korupsi Laptop yang Menyeret Nadiem MakarimBerikut tujuh fakta penting yang perlu diketahui mengenai kasus ini:1. Nadiem Makarim Jadi TersangkaKejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka pada Kamis, 4 September 2025. Dia diduga terlibat dalam perencanaan penggunaan produk Google untuk pengadaan laptop Chromebook sejak 2020, meski proyek TIK belum dimulai.2. Total Lima Orang TersangkaSelain Nadiem Makarim, penyidik sudah menetapkan empat tersangka lain, yakni Jurist Tan (Staf Khusus Mendikbudristek 2020–2024), Ibrahim Arief (mantan konsultan teknologi), Sri Wahyuningsih (Direktur SD sekaligus kuasa pengguna anggaran 2020 - 2021), dan Mulyatsyah (Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran 2020 - 2021).3. Pasal Berat AntikorupsiPenyidik menjerat Nadiem dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun penjara.4. Ditahan di Rutan SalembaNadiem Makarim ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari untuk mempercepat proses penyidikan.5. Pengadaan Chromebook Diduga BermasalahKasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek yang menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk pengadaan laptop Chromebook.Kejagung menduga ada praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses perencanaan hingga eksekusi proyek.6. Kerugian Negara Diduga Ratusan MiliarMeski angka final masih diaudit, penyidik Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah akibat pengadaan Chromebook yang tidak sesuai prosedur.7. Kasus Jadi Sorotan PublikPenetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim menambah panjang daftar pejabat yang terseret kasus korupsi pengadaan barang di sektor pendidikan.Publik menilai kasus ini mencoreng citra program digitalisasi pendidikan yang seharusnya bermanfaat bagi sekolah-sekolah di Indonesia.