Topikseru.com - Penyidik Kejaksaan Negeri atau
Kejari Medan menjadwalkan panggilan ketiga terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Erwin Saleh (ES) dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan
Medan Fashion Festival (MFF) 2024. ES sebelumnya dua kali mangkir dengan alasan menjalani perawatan di rumah sakit.Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Dapot Dariarma, menyampaikan bahwa ES telah pulang dari rumah sakit sehingga penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan."Tersangka sudah pulang, sudah tidak dirawat. Kami juga akan meminta klarifikasi dari dokter rumah sakit terkait kondisi kesehatannya," ujar Dapot, Senin (24/11/2025).Panggilan Ketiga Dijadwalkan Besok, Jemput Paksa Bila MangkirMenurut Dapot, panggilan ketiga akan dilayangkan Selasa, 25 November 2025. Penyidik menegaskan tidak akan memberi toleransi apabila ES kembali tidak hadir."Besok panggilan ketiga. Kalau tetap tidak datang, kami lakukan upaya jemput paksa," kata Dapot.ES ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MFF 2024.Saat kegiatan berlangsung, ES menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).Dugaan Penyimpangan Prosedur dan Kerugian Negara Rp 1,13 MiliarKegiatan MFF 2024 menggunakan anggaran sebesar Rp 4,8 miliar. Namun penyidik Kejari Medan mendapati beberapa pelanggaran, antara lain: Penunjukan pelaksana kegiatan tanpa proses kualifikasi teknis Pembayaran kepada sub-vendor yang tidak dilakukan melalui mekanisme resmi Pengelolaan anggaran yang tidak sesuai aturan pengadaan Kerugian keuangan negara akibat praktik tersebut ditaksir mencapai Rp 1,13 miliar.Dua Tersangka Lain Telah DitahanSelain ES, penyidik telah menetapkan dua tersangka lainnya: Benny Iskandar Nasution - Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan MH - Direktur CV Global Mandiri selaku pelaksana kegiatanKeduanya sudah ditahan di Rutan Tanjunggusta Medan sejak awal proses penyidikan.Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.