Topikseru.com - Kejaksaan Agung (
Kejagung) kembali memanggil sejumlah saksi penting dalam penyidikan kasus dugaan manipulasi atau pengurangan kewajiban pembayaran
pajak perusahaan dan wajib pajak pada periode 2016–2020. Salah satu saksi yang diperiksa yakni mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berinisial SU.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pendalaman dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)."SU diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, mengingat yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak sekaligus mantan Dirjen Pajak," ujar Anang dalam keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).Pemeriksaan Juga Menyasar Pejabat KPPSelain SU, penyidik Jampidsus juga memeriksa BNDP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Semarang.Keduanya dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan serta memperkuat bukti dugaan adanya rekayasa pengurangan nilai kewajiban pajak oleh oknum pegawai DJP dalam kurun waktu empat tahun tersebut.Penggeledahan dan Penyitaan Barang BuktiSebagai bagian dari penyidikan, Kejagung telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa titik di kawasan Jabodetabek pada Minggu (23/11).Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang, termasuk: 1 unit Toyota Alphard 2 unit motor gede (moge) Sejumlah dokumen terkait perpajakanMeski demikian, Kejaksaan belum mengungkapkan siapa pemilik kendaraan yang disita maupun lokasi detail penggeledahan dengan alasan kebutuhan penyidikan.Kasus Berlanjut, Sejumlah Pihak Dicegah ke Luar NegeriKejagung juga telah menerbitkan pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa pihak yang dinilai memiliki relevansi dengan perkara ini.Pencegahan tersebut bertujuan memastikan seluruh pihak terkait tetap berada dalam jangkauan penyidik selama proses hukum berjalan.Fokus Penyidikan: Dugaan Manipulasi Kewajiban PajakKasus ini menyoroti dugaan praktik memperkecil nilai pajak perusahaan dengan cara tertentu oleh oknum pegawai DJP, yang diduga dilakukan selama periode 2016–2020.Praktik tersebut dinilai merugikan negara dan melibatkan jaringan internal perpajakan.Kejagung menegaskan proses penyidikan akan terus diperluas untuk mengungkap pelaku maupun aliran dana yang terkait dengan kasus tersebut.