Topikseru.com, Jakarta - Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan PT GTP sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan perambahan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Piayu, Kota Batam, Kepulauan Riau.Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menyelesaikan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan pemeriksaan saksi, keterangan ahli, hingga gelar perkara bersama Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Kepulauan Riau.Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan seluruh tahapan penyidikan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah."Penetapan PT GTP sebagai tersangka merupakan hasil dari rangkaian penyidikan yang dilakukan secara cermat melalui pemeriksaan saksi, keterangan ahli, pengumpulan alat bukti, serta gelar perkara bersama Korwas PPNS Polda Kepulauan Riau," ujar Hari dalam keterangannya, Selasa (28/7).Penyidik Dalami Peran Pengambil Keputusan di KorporasiMeski telah menetapkan PT GTP sebagai tersangka korporasi, penyidik belum menghentikan pengembangan perkara.Hari menyebut tim masih menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses pengambilan keputusan di internal perusahaan, termasuk individu maupun pihak yang diduga memperoleh manfaat dari aktivitas yang menjadi objek penyidikan.Langkah tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian peristiwa dan bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diungkap secara menyeluruh di persidangan.Diduga Membuka Hutan Lindung Tanpa IzinDalam penyidikan, PT GTP diduga melakukan aktivitas pembukaan kawasan Hutan Lindung Tanjung Piayu tanpa mengantongi izin yang dipersyaratkan.Penyidik menduga perusahaan menggunakan alat berat untuk membangun akses jalan sekaligus melakukan pengerukan bukit. Material hasil pengerukan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai timbunan.Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pendapat ahli menunjukkan aktivitas tersebut menyebabkan pembukaan kawasan hutan seluas sekitar 1,98 hektare.Selain itu, dibangun jalan sepanjang kurang lebih 897 meter dengan lebar antara 7 hingga 11 meter, yang diduga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan lindung.Libatkan Ahli dan Belasan SaksiProses penyidikan dilakukan oleh PPNS Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru bersama Korwas PPNS Polda Kepulauan Riau.Selama proses penyidikan, tim telah memeriksa 12 orang saksi dari berbagai unsur serta meminta pendapat dua orang ahli, yakni ahli pemetaan dan pengukuhan kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Tanjung Pinang serta ahli kerusakan tanah dan lingkungan dari IPB University.Keterangan para saksi dan ahli menjadi bagian dari dasar penyidik dalam menetapkan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada korporasi.Kemenhut: Penegakan Hukum Harus Menyasar KorporasiDirektur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan penegakan hukum di sektor kehutanan tidak boleh hanya berhenti pada pelaku di lapangan.Menurutnya, apabila suatu korporasi diduga mengendalikan, memperoleh keuntungan, atau bertanggung jawab atas terjadinya perambahan kawasan hutan, maka proses pertanggungjawaban pidana harus diarahkan kepada korporasi tersebut sesuai ketentuan hukum.Ia menilai kepastian hukum menjadi fondasi penting untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan sesuai aturan."Penegakan hukum terhadap korporasi bukan semata-mata untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan," ujarnya.Terancam Hukuman Penjara dan DendaDalam perkara ini, PT GTP disangkakan melanggar ketentuan mengenai larangan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.Atas dugaan pelanggaran tersebut, ancaman pidana yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda kategori VI sebesar Rp 2 miliar.