Topikseru.com, Medan - Persidangan perkara dugaan penggunaan surat palsu untuk menguasai harta warisan senilai sekitar Rp 20 miliar di Pengadilan Negeri Medan kembali mengalami penundaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan belum menyelesaikan surat tuntutan terhadap terdakwa Drs. Sudjono, M.S., sehingga agenda pembacaan tuntutan belum dapat dilaksanakan.Penundaan diputuskan dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan, Rabu (5/8/2026), setelah jaksa menyampaikan kepada majelis hakim bahwa dokumen tuntutan masih dalam tahap penyelesaian."Belum siap, Yang Mulia," ujar Jaksa Penuntut Umum AP Frianto Naibaho di hadapan persidangan.Hakim Soroti Keterlambatan Penyusunan TuntutanPernyataan jaksa tersebut mendapat perhatian dari Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat. Ia mempertanyakan alasan keterlambatan penyusunan tuntutan mengingat perkara tersebut telah beberapa kali menjalani proses persidangan."Kenapa belum siap, Pak Jaksa? Sudah dua minggu ini," kata Hendra kepada penuntut umum.Karena surat tuntutan belum selesai disusun, majelis hakim memutuskan menunda sidang hingga pekan depan. Agenda persidangan selanjutnya dijadwalkan untuk pembacaan tuntutan terhadap terdakwa.Jaksa Ungkap Dugaan Penggunaan Dokumen Tidak SahBerdasarkan surat dakwaan, perkara ini bermula dari dugaan penggunaan dokumen yang diduga tidak sah dalam proses penetapan ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi.Jaksa mendalilkan terdakwa mengurus Surat Keterangan Kematian atas nama Oly Dhana yang kemudian digunakan sebagai syarat penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.Selain itu, terdakwa juga diduga membuat sendiri surat pernyataan yang selanjutnya dibawa ke Kantor Lurah Kota Matsum III untuk memperoleh cap stempel dan tanda tangan sebelum diajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Medan.Permohonan tersebut kemudian menghasilkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 150/Pdt.P/2019/PA Medan yang menetapkan ahli waris almarhum Tasrif Gandhi.Aset Bernilai Tinggi Jadi Objek SengketaDalam dakwaan, jaksa menyebut penetapan ahli waris tersebut berkaitan dengan sejumlah aset bernilai tinggi yang tersebar di beberapa daerah.Objek yang dipersoalkan meliputi tanah dan bangunan di sejumlah lokasi di Kota Medan, lahan seluas sekitar 11.671 meter persegi di Desa Tembung, Kabupaten Deliserdang, sebidang tanah di Kota Tanjungbalai, hingga kendaraan roda empat dan roda dua.Jaksa menduga dokumen yang digunakan dalam proses permohonan ahli waris memuat keterangan yang tidak benar, termasuk mengenai hubungan keluarga antara terdakwa dengan Oly Dhana.Menurut penuntut umum, dalam putusan Pengadilan Agama Medan sebelumnya, Sudjono hanya berkedudukan sebagai saksi dan bukan saudara kandung maupun saudara seibu dari Oly Dhana sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diajukan.Dugaan Pemalsuan Cap dan Tanda TanganPersidangan juga mengungkap dugaan adanya keterangan palsu dari seorang saksi yang mengaku sebagai tetangga Oly Dhana.Selain itu, mantan Lurah Kota Matsum III disebut menerangkan bahwa surat pernyataan yang digunakan terdakwa bukan diterbitkan oleh pihak kelurahan. Cap stempel maupun tanda tangan yang tercantum di dalam dokumen tersebut juga diduga bukan berasal dari pejabat berwenang.Seluruh dalil tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan dan akan dinilai oleh majelis hakim berdasarkan alat bukti serta keterangan para saksi.Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 20 MiliarJaksa menyatakan dugaan penggunaan dokumen palsu tersebut mengakibatkan Yusbah, yang disebut sebagai istri kedua almarhum Tasrif Gandhi, kehilangan hak atas harta warisan dengan nilai sekitar Rp20 miliar.Atas dugaan perbuatannya, Sudjono didakwa melanggar Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak atau digunakan sebagai alat bukti sehingga mengakibatkan kerugian.Persidangan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.