Topikseru.com - Pemerintah mulai mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Sebanyak 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) masuk dalam rekomendasi pencabutan izin setelah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima rekomendasi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pencabutan HGU perusahaan-perusahaan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU (Hak Guna Usaha) yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Ada 11," kata Nusron.
Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan keterlibatan perusahaan dalam peristiwa karhutla. Namun, rekomendasi pencabutan HGU perlu dibedakan dari keputusan final terhadap seluruh perusahaan yang disebutkan.
11 Perusahaan Tersebar di Kalimantan Selatan, Barat, dan TimurNusron membeberkan inisial perusahaan beserta lokasi wilayah operasionalnya. Sebagian besar berada di Kalimantan Barat, sementara lainnya tersebar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Berikut daftar perusahaan yang disebutkan Nusron:
1. PT NMIB - Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. PT RKA - Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
3. PT SKM - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
4. PT SAE - Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
5. PT PSLT - Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
6. PT BOS - Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
7. PT AER - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
8. PT JMS - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9. PT STP - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10. PT ANI - Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
11. PT API - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Menurut Nusron, pemerintah juga menelusuri pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Hasil penelusuran sementara menunjukkan adanya investor maupun pemegang saham yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebagian lainnya merupakan investor domestik.
"Dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," jelasnya.
Tiga Perusahaan Terancam Kehilangan Seluruh HGU Pemerintah membagi 11 perusahaan tersebut ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi izin dan tindak lanjut yang akan dilakukan.
Pada klaster pertama, terdapat tiga perusahaan yang seluruh hak guna usahanya diputuskan untuk dicabut. Ketiganya adalah:
PT MIB, dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare. PT RKA, dengan luas lahan 11.558 hektare. PT SKM, yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.Nusron menjelaskan, keputusan pencabutan seluruh HGU didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah tingkat kebakaran yang melampaui 50 persen dari area perusahaan.
Selain itu, kebakaran disebut terjadi berulang kali. Perusahaan juga dinilai tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.
"Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50 persen. Kemudian kejadian berulang. Kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," ujar Nusron.
Pemerintah turut mempertimbangkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan pemberian HGU.
Lahan 2.300 Hektare Akan Diambil Alih NegaraSementara itu, klaster kedua mencakup satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020.
Nusron menyebut pemerintah akan mengambil alih lahan seluas sekitar 2.300 hektare yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.
Dalam penjelasannya, Nusron menyebut inisial PT SPT dan PT BSLT. Namun, keterangan yang tersedia belum cukup untuk memastikan hubungan kedua inisial itu dengan perusahaan yang dimaksud dalam klaster kedua.
Pemerintah masih memiliki tiga klaster lain yang belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan tersebut. Karena itu, tindak lanjut terhadap seluruh 11 perusahaan belum dapat disimpulkan hanya dari rincian dua klaster awal.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pengawasan pemanfaatan lahan dan kepatuhan pemegang izin usaha.
Pencabutan HGU maupun pengambilalihan lahan, apabila dilaksanakan sesuai ketentuan, dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perkebunan dan mencegah kejadian kebakaran berulang di kawasan hutan dan lahan.