Topikseru.com - Mahkamah Agung (MA) akhirnya membuka secara lengkap pertimbangan hukum di balik pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim menilai dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak cukup membuktikan Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.
Salinan lengkap putusan tersebut diunggah MA pada Selasa (10/11/2026), setelah dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju dan melalui proses minutasi.
Perkara ini bermula dari permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terhadap sengketa penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pihak yang menjadi tergugat atau termohon dalam perkara tersebut adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim agung menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN), perubahan keadaan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga kecermatan pemerintah dalam menerbitkan dokumen penyetaraan pendidikan.
Salah satu pertimbangan paling penting berkaitan dengan dokumen akademik Gibran yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan.
MA Nilai Dokumen Tidak Membuktikan KelulusanMajelis hakim agung menemukan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan berupa certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lainnya tidak menunjukkan bukti bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Menurut MA, dokumen tersebut pada dasarnya hanya menerangkan kehadiran seseorang dalam kegiatan perkuliahan, bukan bukti keberhasilan menyelesaikan pendidikan.
"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," demikian petikan pertimbangan hukum MA.
Majelis hakim juga menilai penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain harus didukung bukti kelulusan yang memadai.
Tanpa adanya ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti tamat belajar, penerbitan surat penyetaraan dinilai tidak didasarkan pada pemeriksaan fakta materiil yang cermat.
Atas dasar itu, MA menyimpulkan tindakan pejabat yang menerbitkan surat keterangan tersebut melanggar asas kecermatan formal dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Putusan MK Menjadi Pertimbangan Penting MASelain persoalan dokumen pendidikan, majelis hakim juga mempertimbangkan keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Putusan MK tersebut dipandang sebagai fakta hukum baru yang membawa perubahan terhadap keadaan hukum dalam perkara yang sedang diperiksa.
MA menilai perubahan tersebut memiliki implikasi terhadap keberadaan objek sengketa sehingga perlu dilakukan pengujian kembali terhadap substansi surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA juga mengesampingkan sejumlah eksepsi yang diajukan pihak termohon, termasuk mengenai daluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak.
Majelis hakim berpendapat bahwa perubahan keadaan hukum harus menjadi perhatian dalam penyelesaian perkara. Karena itu, keadilan substantif dinilai perlu lebih diutamakan daripada sekadar mempertahankan aspek prosedural.
"Sehingga eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum," demikian bunyi petikan putusan tersebut.
MA juga merujuk asas ius curia novit, yakni prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui hukum sehingga berkewajiban memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya sesuai ketentuan hukum.
MA Sebut PTUN Punya Kewenangan KorektifPersoalan lain yang menjadi perhatian majelis hakim adalah batas kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan umum.
MA mempertimbangkan bahwa PTUN memang memiliki keterbatasan dalam memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu, terutama terkait subjek, objek, dan tenggang waktu penyelesaian perkara.
Namun, menurut majelis hakim, keterbatasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewenangan PTUN untuk melakukan tindakan korektif dan remedial terhadap keputusan administrasi yang menimbulkan persoalan hukum.
Dalam pertimbangannya, MA menilai kepentingan yang dipersoalkan tidak hanya menyangkut kepentingan pihak yang terlibat dalam kontestasi politik, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim memandang setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih patut memperoleh hak untuk menggugat apabila terdapat persoalan administrasi yang menyangkut kepentingan demokrasi.
MA Batalkan Putusan Pengadilan SebelumnyaSetelah mempertimbangkan seluruh aspek hukum tersebut, Mahkamah Agung menyatakan terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan.
MA kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT tertanggal 12 Agustus 2026.
Putusan tersebut sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026.
Tidak hanya membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, MA juga mengadili sendiri perkara tersebut.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan batal Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA sekaligus mewajibkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Putusan itu ditetapkan melalui rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Sidang tersebut dipimpin Prof Yulius selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai ketua majelis, bersama hakim anggota Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto.
Dengan terungkapnya pertimbangan hukum secara lengkap, putusan kasasi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama yang menjadi dasar pembatalan surat penyetaraan bukan sekadar perdebatan administratif, melainkan juga menyangkut kecermatan pejabat negara dalam memastikan bukti kelulusan sebelum menerbitkan keputusan administrasi pemerintahan.