Topikseru.com, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Tiga orang WNI berhasil diselamatkan ketika hampir terbang keluar negeri karena diimingi mahar puiuhan juta.
Seperti dikutip dari media humas Polri, Tribrata News, Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn dalam pengungkapan kasus ini pada Kamis (12/11/2026) mengatakan, para korban diiming-imingi mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta dan uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta jika bersedia menikah dengan pria asal China.
Penyidikan polisi mengungkap dugaan jaringan perdagangan perempuan yang melibatkan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China.
"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus-Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," kata Yolanda.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan tiga WNI yang berhasil diselamatkan "masing-masing berasal dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan."
"Kementerian Luar Negeri mengharapkan agar para korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya, termasuk restitusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami," kata Heni dalam keterangannya yang diterima media, Jumat (13/11/2026).
Dijual Hingga Rp500 Juta
Yolanda mengatakan bahwa foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirim kepada agen di China sebagai katalog pengantin pesanan. Setiap perempuan disebut ditawarkan atau dijual dengan harga Rp400 juta hingga Rp500 juta.
Polisi menetapkan tiga tersangka dengan peran berbeda, yakni YB, RMM, dan FC alias IA.
YB merupakan warga China yang datang ke Indonesia untuk menikahi korban dan membawanya ke negaranya. Sementara RMM diduga merekrut korban dengan iming-iming uang serta mengatur pernikahan ilegal di Apartemen Grand Pramuka, Jakarta, yang juga dijadikan tempat penampungan.
Menurut Yolanda, RMM sebelumnya justru pernah menjadi korban pengantin pesanan sebelum beralih menjadi pelaku. Adapun FC alias IA diduga membantu memalsukan dokumen kependudukan dan perjalanan korban.
Ketiga korban sempat ditampung di apartemen dan hotel di Jakarta, sementara pelaku mengurus dokumen perjalanan dan diduga memalsukan tahun lahir mereka agar memenuhi syarat menikah di China.
Korban kemudian diduga dinikahkan secara siri dengan pria China tanpa dokumen resmi. Rencana keberangkatan mereka melalui rute Jakarta–Penang–Hong Kong pada 10 Oktober 2026 terhenti setelah petugas imigrasi mencurigai praktik pengantin pesanan.
Polisi menyita sembilan ponsel, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket pesawat, boarding pass, dokumen perjalanan, dan bukti pembayaran.
Ketiga tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman penjara tiga hingga 15 tahun dan denda Rp 120 juta hingga Rp 600 juta.
Bukan Kasus Pertama
Kasus perdagangan orang bermodus pengantin pesanan ke China bukan pertama kali terjadi. Pada Desember 2024, Polda Metro Jaya membongkar sindikat serupa dan menangkap sembilan tersangka. Para pelaku disebut meraup keuntungan Rp 35 juta hingga Rp 150 juta untuk setiap perempuan yang direkrut.
Pada 2025, Reni Rahmawati, perempuan asal Jawa Barat, diduga menjadi korban setelah tergiur tawaran pekerjaan bergaji Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan di China. Ia justru dinikahkan dengan pria setempat yang disebut membayar sekitar Rp 400 juta kepada agen. Reni dipulangkan ke Indonesia pada November 2025.
Pada Agustus 2026, Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus serupa dan menetapkan dua tersangka. Korban dijanjikan kehidupan lebih baik, tetapi kemudian melaporkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menerima uang bulanan Rp 10 juta seperti yang dijanjikan.
Heni Hamidah mengatakan, banyak WNI terjerat praktik pengantin pesanan karena tergiur tawaran menikah dengan warga negara asing (WNA) yang dianggap lebih mapan secara ekonomi, serta janji mahar dalam jumlah besar.
Menurutnya, sebagian korban juga memiliki pemahaman keliru bahwa pernikahan dengan WNA hanya bersifat informal seperti nikah siri. Padahal, perkawinan tersebut dicatat secara resmi di negara tujuan sehingga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pihak.
"Para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut," kata Heni.
Karena itu, Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran perjodohan atau pernikahan dengan WNA.
"Masyarakat diharapkan memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan," ujar Heni.