Topikseru.com - Perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Tele di kawasan Danau Toba berakhir dengan putusan bebas bagi dua terdakwa. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Enda Simakasura Ketaren dan Edwyn Tresnanugraha tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Tak hanya membebaskan kedua terdakwa, hakim juga memerintahkan pengembalian uang sebesar Rp 13,18 miliar yang sebelumnya dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kedua terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan jaksa penuntut umum.
"Menyatakan, perbuatan terdakwa Enda Simakasura Ketaren dan terdakwa Edwyn Tresnanugraha tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua jaksa penuntut umum," ujar Yusafrihardi.
Hakim Perintahkan Kedua Terdakwa Dibebaskan dari TahananKonsekuensi dari putusan bebas tersebut, majelis hakim memerintahkan agar Enda Simakasura Ketaren dan Edwyn Tresnanugraha dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan.
Hakim juga memulihkan hak-hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat seperti semula.
Selain itu, seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.
Putusan ini menjadi titik penting dalam proses hukum dugaan korupsi proyek infrastruktur pariwisata di kawasan Danau Toba yang menggunakan anggaran tahun 2022.
Majelis hakim menilai unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan.
Uang Rp 13,18 Miliar Dikembalikan kepada Hutama KaryaHal lain yang menjadi perhatian dalam putusan tersebut adalah perintah pengembalian uang senilai Rp 13,18 miliar.
Dana yang sebelumnya dititipkan kepada Kejati Sumut itu diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Heri Suhendra.
Perintah tersebut menjadi bagian dari amar putusan yang dibacakan majelis hakim bersamaan dengan pembebasan kedua terdakwa.
Dengan demikian, putusan perkara ini tidak hanya menyangkut status hukum Enda dan Edwyn, tetapi juga menentukan nasib dana belasan miliar rupiah yang sebelumnya berada dalam penitipan kejaksaan.
Putusan Bebas Berbeda dengan Tuntutan JaksaVonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir.
Sebelumnya, jaksa Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan menuntut masing-masing terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara.
Jaksa juga meminta agar keduanya dijatuhi denda sebesar Rp 100 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, masing-masing terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan pengganti selama 60 hari.
Namun, setelah mempertimbangkan dakwaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim mengambil keputusan berbeda dengan tuntutan tersebut.
Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan kedua.
Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Pangururan dan Tele.
Perkara Proyek Pariwisata Danau Toba Berakhir dengan Vonis BebasProyek Waterfront City Pangururan dan Tele merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba pada tahun anggaran 2022.
Perkara dugaan korupsi yang menyeret kedua terdakwa tersebut diproses melalui Pengadilan Tipikor Medan hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.
Dengan putusan tersebut, Enda Simakasura Ketaren dan Edwyn Tresnanugraha dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntut umum.
Sementara itu, perintah pengembalian uang Rp 13,18 miliar kepada PT Hutama Karya menjadi bagian lain dari putusan yang menarik perhatian dalam perkara ini.
Putusan majelis hakim sekaligus menandai perbedaan kesimpulan antara penuntut umum dan pengadilan dalam menilai pembuktian perkara dugaan korupsi proyek pariwisata Danau Toba tersebut.