Topikseru.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih mendalami dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga sejumlah pengusaha. Meski penyidikan telah berjalan, hingga Selasa (17/11/2026), penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, tim khusus yang menangani perkara itu masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap konstruksi peristiwa.
"Belum, belum (penetapan tersangka). Masih dalam proses," kata Suyudi saat memberikan keterangan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Tim penyidik dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin. Saat ini, penyidik tengah menelusuri berbagai barang bukti, termasuk perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan dan akses ilegal.
Suyudi menjelaskan, perangkat komunikasi atau gadget yang telah diamankan akan diperiksa untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Selain itu, penyidik juga mengumpulkan bukti lain yang dinilai dapat memperkuat proses hukum.
"Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujarnya.
SPDP Kasus Dugaan Makar Sudah Dikirim ke KejaksaanMeski belum menetapkan tersangka, penanganan perkara dugaan makar tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
Hal itu diketahui dari pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Polri kepada Kejaksaan Republik Indonesia.
Berdasarkan informasi pada situs resmi Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.
Dalam dokumen tersebut, penyidik mencantumkan sejumlah ketentuan pidana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal yang disangkakan meliputi:
Pasal 191 KUHP Tahun 2023.
Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.
Pasal 196 ayat (1) KUHP Tahun 2023.
Pasal 20 huruf a KUHP Tahun 2023.
Pasal 20 huruf b KUHP Tahun 2023.
Pasal 20 huruf c KUHP Tahun 2023.
Pasal 20 huruf d KUHP Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Dari sejumlah ketentuan tersebut, Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP menjadi dua pasal yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.
Pencantuman pasal-pasal tersebut menunjukkan arah konstruksi hukum yang sedang didalami penyidik. Namun, penetapan sangkaan dalam SPDP tidak serta-merta membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana.
Empat Orang Sudah Jadi Tersangka dalam Kasus Penyadapan IlegalDi tengah penyidikan dugaan makar, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara berbeda yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Penetapan mereka perlu dibedakan dari penyidikan dugaan makar. Hingga keterangan Kapolri disampaikan, belum ada tersangka yang diumumkan untuk perkara makar yang sedang ditangani tim khusus Bareskrim.
Dengan demikian, terdapat dua ranah penanganan perkara yang perlu dicermati, yakni dugaan tindak pidana terkait penyadapan dan akses ilegal serta dugaan makar yang masih didalami penyidik.
Penyidik Masih Telusuri Keterkaitan Alat BuktiFokus penyidikan saat ini tidak hanya pada pemeriksaan saksi, tetapi juga analisis barang bukti elektronik yang telah diamankan.
Perangkat komunikasi menjadi salah satu objek penting untuk menelusuri kemungkinan hubungan antara aktivitas penyadapan, penghapusan data elektronik, dan dugaan tindak pidana makar.
Hasil pemeriksaan forensik digital nantinya dapat membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menguji keterkaitan bukti dengan dugaan pelanggaran hukum.
Namun, Polri belum mengungkap secara terperinci identitas saksi, isi perangkat elektronik yang diperiksa, maupun hasil analisis sementara tim penyidik.
Belum adanya penetapan tersangka dalam perkara makar menunjukkan bahwa penyidikan masih membutuhkan pendalaman sebelum kepolisian mengambil langkah hukum berikutnya.
Publik kini menunggu hasil pemeriksaan tim khusus Bareskrim Polri untuk mengetahui sejauh mana dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pengusaha memiliki keterkaitan dengan perkara makar yang tengah diselidiki.