Polri Ubah Aturan Sidang Etik, Jenderal Bintang Empat Bisa Disidang Lewat Zoom

Muchlis - Rabu, 18 November 2026 18:47 WIB
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto

Topikseru.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi mengubah aturan persidangan pelanggaran kode etik profesi. Lewat regulasi terbaru, terduga pelanggar kini diperbolehkan mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara daring melalui media elektronik, termasuk Zoom.

Perubahan ini menjadi sorotan lantaran salah satu mekanisme baru tersebut akan diterapkan dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret seorang jenderal polisi bintang empat berinisial LSP.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, regulasi tersebut telah disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11/2026).

Menurut Isir, perubahan aturan dilakukan untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaan sidang etik, termasuk mengakomodasi kondisi tertentu yang memungkinkan terduga pelanggar tidak hadir secara fisik di ruang persidangan.

Sidang Etik Tak Lagi Wajib Tatap MukaSalah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) yang mengatur kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan KKEP.

Dalam aturan sebelumnya, terduga pelanggar diwajibkan menghadiri sidang secara langsung. Namun, ketentuan tersebut kini diperluas dengan memberikan opsi kehadiran melalui media elektronik.

Pasal terbaru menyebutkan bahwa sidang KKEP wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Isir menjelaskan, ketentuan tersebut memberikan dua alternatif bagi anggota Polri yang menjalani proses pemeriksaan etik.

"Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP," kata Isir di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dengan ketentuan baru tersebut, pelaksanaan sidang etik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik terduga pelanggar. Meski demikian, penggunaan mekanisme daring tetap membutuhkan persetujuan Ketua KKEP.

Aturan Komposisi Majelis Sidang Juga BerubahSelain mekanisme kehadiran, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 turut mengatur perubahan mengenai susunan anggota majelis sidang etik.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 42 ayat (3), yang mengatur persyaratan kepangkatan anggota KKEP.

Isir menjelaskan, perubahan itu memungkinkan personel yang memiliki pangkat satu hingga dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar untuk menjadi anggota majelis sidang.

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari mekanisme yang akan digunakan dalam persidangan etik terhadap tersangka LSP.

Dengan perubahan ini, Polri memiliki ruang lebih luas dalam menentukan komposisi majelis pemeriksa, khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan perwira tinggi dengan pangkat tertinggi di institusi kepolisian.

Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Seret Empat Perwira TinggiPenerbitan aturan baru ini tidak bisa dilepaskan dari perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang tengah ditangani Bareskrim Polri.

Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka.

Mereka diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana, mulai dari penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, hingga akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Perkembangan perkara tersebut juga telah memasuki proses penegakan kode etik internal Polri.

Pada Selasa (10/11/2026), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang KKEP terhadap tersangka AS.

Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, AS menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Proses serupa berlanjut pada Selasa (17/11/2026), ketika majelis KKEP menggelar sidang etik terhadap EHS.

Hasilnya, EHS juga dijatuhi sanksi PTDH. Tidak menerima keputusan tersebut, EHS turut mengajukan banding.

Sidang Etik Jenderal LSP Dijadwalkan Pekan DepanSetelah dua tersangka menjalani sidang etik dan menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, perhatian kini tertuju pada proses pemeriksaan terhadap LSP.

Polri menjadwalkan sidang etik terhadap jenderal bintang empat tersebut berlangsung pada pekan depan.

Namun, hingga Rabu (18/11/2026), Polri belum mengungkap tanggal pasti pelaksanaan persidangan maupun susunan anggota majelis KKEP yang akan menangani perkara tersebut.

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 pun menjadi bagian penting dalam perkembangan kasus ini. Sebab, regulasi tersebut memberikan fleksibilitas terhadap mekanisme kehadiran terduga pelanggar sekaligus pengaturan komposisi majelis sidang.

Publik kini menantikan bagaimana aturan baru tersebut diterapkan dalam persidangan LSP, termasuk apakah mekanisme kehadiran melalui Zoom akan digunakan dalam proses pemeriksaan etik terhadap jenderal bintang empat tersebut.

Editor
: Agus Supratman

Tag:

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Terbukti Terlibat Dugaan Penyadapan Ilegal, Perwira Tinggi Polri EHS Dipecat Tidak Hormat

Hukum & Kriminal

Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden, Kapolri: Belum Ada Tersangka

Hukum & Kriminal

Kapolri Suyudi Larang Jajarannya Beli Survei, Tegaskan Kepercayaan Rakyat Tak Bisa Direkayasa

Hukum & Kriminal

Dari Okinawa hingga Filipina, Jejak Pelatihan Ranger dalam Sejarah Brimob

Hukum & Kriminal

HUT ke-81 Brimob, Begini Sejarah Pasukan Elite Polri yang Jarang Diketahui

Hukum & Kriminal

Divpropam Polri Gelar Sidang Etik Ahrie Sonta Nasution Buntut Kasus Dugaan Penyadapan