Polri Bongkar Jalur Penyelundupan Benih Lobster, Batam Masuk Radar Pengawasan

Muchlis - Kamis, 19 November 2026 15:12 WIB
Ilustrasi - Polri memperketat pengawasan penyelundupan benih lobster lewat jalur darat, laut, dan udara.

Topikseru.com - Kepolisian memperkuat pengawasan terhadap jalur perdagangan ilegal benih bening lobster (BBL) yang berpotensi merugikan penerimaan negara. Penindakan kini diarahkan tidak hanya kepada pelaku penyelundupan, tetapi juga pada pemetaan jalur distribusi, titik rawan, hingga pintu keluar menuju luar negeri.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menggandeng sejumlah instansi lintas sektoral untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan benih lobster. Pengawasan melibatkan petugas di kawasan perbatasan, imigrasi, hingga bea cukai.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Bismo Teguh Prakoso mengatakan, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur pengiriman benih lobster ilegal.

Menurut Bismo, upaya pemberantasan dilakukan melalui deteksi dini di wilayah rawan, pengawasan jalur transportasi, serta pemeriksaan di pintu keluar negara.

"Kami berkomitmen untuk memberantas penyelundupan benih bening lobster ini karena sangat berpengaruh terhadap pemasukan negara tentunya. Ini kami sinergis dengan berbagai instansi lintas sektoral, baik itu yang di pintu-pintu perbatasan, imigrasi, bea cukai," katanya di Tangerang, Kamis (19/11/2026).

Jalur Darat, Laut, dan Udara Jadi Fokus PenelusuranPolri menilai modus penyelundupan benih lobster tidak terbatas pada satu jalur transportasi. Berdasarkan hasil analisis penyelidikan, pergerakan komoditas ilegal tersebut dapat memanfaatkan jalur darat, laut, maupun udara.

Karena itu, pengawasan akan diarahkan pada titik-titik awal yang menjadi sumber pergerakan benih lobster, lokasi pengumpulan, serta jalur yang digunakan untuk membawa komoditas tersebut menuju wilayah perbatasan.

Bismo mengatakan, pemetaan jalur menjadi bagian penting untuk mencegah penyelundupan sebelum benih lobster masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas.

Wilayah Batam turut menjadi perhatian aparat karena dinilai memiliki posisi strategis dalam jalur perlintasan menuju negara lain, terutama melalui transportasi laut.

Selain meningkatkan penindakan, kepolisian juga berupaya memperkuat pengawasan di lokasi yang dinilai memiliki potensi penyalahgunaan dalam perdagangan benih lobster.

Kasus 180.000 Benih Lobster di Bandara SoettaLangkah penguatan pengawasan tersebut menjadi perhatian setelah aparat mengungkap kasus penyelundupan 180.000 benih bening lobster jenis pasir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kasus ini terungkap pada Jumat (13/11/2026), setelah petugas menerima informasi dari aviation security bandara dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Banten mengenai temuan dua koper yang berisi benih lobster.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan 45 kantong plastik di setiap koper. Masing-masing kantong berisi sekitar 2.000 benih lobster, sehingga total barang yang ditemukan mencapai 180.000 ekor.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Besar Polisi Handrio Wicaksono menyebut potensi kerugian negara dari penyelundupan tersebut diperkirakan mencapai Rp 5,4 miliar.

Perhitungan itu menggunakan asumsi nilai jual benih lobster sebesar Rp 30.000 per ekor.

Dari seluruh benih yang diamankan, sebanyak 179.000 ekor telah dilepasliarkan ke laut di Pantai Ancol, Jakarta. Sementara 1.000 ekor lainnya disisihkan untuk kepentingan barang bukti dalam proses hukum.

Tiga Tersangka Ditangkap, Pemilik Benih Lobster Masih DiburuDalam pengungkapan perkara tersebut, polisi menangkap tiga tersangka berinisial AAM (27), MDP (29), dan MII (31). Penangkapan dilakukan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan Kota Tangerang pada 13-16 November 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, AAM diduga membantu mengondisikan area pemeriksaan X-Ray serta mengarahkan kurir untuk melakukan check-in melalui konter 59 dan 60.

AAM diduga dijanjikan imbalan sebesar Rp22 juta untuk setiap koper oleh MDP.

Sementara MDP diduga meneruskan pengaturan jadwal dan lokasi konter kepada MII. Dalam perannya tersebut, MDP disebut menerima uang Rp 500.000 yang disebut sebagai uang rokok, serta dijanjikan imbalan Rp 25 juta per koper.

Polisi juga menduga MII memerintahkan MDP mengirim benih lobster ke Batam melalui Bandara Soekarno-Hatta. MII disebut dijanjikan Rp 10 juta oleh pemilik benih berinisial ER.

Polisi Masih Memburu Tiga DPOPolresta Bandara Soekarno-Hatta masih mengejar tiga orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus tersebut.

Mereka masing-masing berinisial ER yang diduga sebagai pemilik benih lobster, serta HP dan FS yang diduga berperan sebagai kurir pembawa koper atau koperman.

Pengejaran terhadap ketiga buron tersebut dilakukan untuk mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang mengatur pengiriman benih lobster dari sumber hingga ke jalur keberangkatan.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak tergiur keuntungan sesaat dari perdagangan benih lobster ilegal.

Bismo menilai, pemanfaatan benih lobster melalui budidaya di dalam negeri dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan sekaligus menjaga komoditas tersebut agar tidak keluar secara ilegal.

Selain penindakan hukum, Polri akan mengedepankan edukasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam praktik penyelundupan.

Upaya tersebut diharapkan dapat menekan aktivitas perdagangan ilegal benih lobster sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

Editor
: Agus Supratman

Tag:

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Polri Gelar Perkara Kasus Makar Penyadapan Presiden Kolaborasi dengan Kompolnas dan Ahli

Hukum & Kriminal

Polri Ubah Aturan Sidang Etik, Jenderal Bintang Empat Bisa Disidang Lewat Zoom

Hukum & Kriminal

Terbukti Terlibat Dugaan Penyadapan Ilegal, Perwira Tinggi Polri EHS Dipecat Tidak Hormat

Hukum & Kriminal

Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden, Kapolri: Belum Ada Tersangka

Hukum & Kriminal

Kapolri Suyudi Larang Jajarannya Beli Survei, Tegaskan Kepercayaan Rakyat Tak Bisa Direkayasa

Hukum & Kriminal

Dari Okinawa hingga Filipina, Jejak Pelatihan Ranger dalam Sejarah Brimob