Topikseru.com - Upaya negara mengembalikan kekayaan hasil kejahatan memasuki babak baru setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Regulasi ini membuka mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu, dengan tetap melalui proses pengadilan.
Undang-undang tersebut dirancang untuk memperkuat pemulihan kerugian negara maupun masyarakat akibat tindak pidana. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mengambil kembali keuntungan yang diperoleh dari kejahatan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, aturan baru ini membawa perubahan pendekatan dalam penanganan tindak pidana, terutama terkait pengembalian aset yang berasal dari aktivitas ilegal.
Salah satu ketentuan pentingnya adalah mekanisme non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pemilik atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku secara bebas. Undang-undang menetapkan kondisi tertentu, prosedur pengadilan, serta kewajiban pembuktian untuk memastikan aset yang dirampas benar-benar berkaitan dengan tindak pidana.
Lima Kondisi Memungkinkan Aset Dirampas Tanpa Vonis PelakuMelalui Pasal 6 dan Pasal 7, negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak dapat diketahui.
Aset yang dapat dikenai mekanisme tersebut harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.
Ketentuan ini memungkinkan proses pemulihan aset tetap berjalan ketika penanganan pidana terhadap pelaku menghadapi hambatan, seperti pelaku tidak dapat dihadirkan dalam proses hukum.
Meski demikian, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, pengambilalihan kekayaan dan proses penegakan hukum pidana tetap merupakan dua hal yang berbeda.
Penipuan Digital, Investasi Bodong hingga Kripto Masuk CakupanRUU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Pasal 4 juga memasukkan sejumlah kejahatan lain yang dinilai dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara maupun masyarakat.
Cakupan tindak pidana tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Penjelasan pasal turut mencakup berbagai modus, seperti judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta transaksi kripto.
Perluasan cakupan ini menjadi perhatian karena sejumlah kejahatan modern dapat memindahkan keuntungan ilegal melalui rekening, aset digital, investasi, maupun kepemilikan kekayaan lain.
Dengan mekanisme perampasan aset, negara memiliki instrumen untuk menelusuri dan mengupayakan pengambilalihan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai prosedur hukum.
Aset Hasil Kejahatan Bisa Berubah Bentuk, Negara Tetap Bisa MenelusurinyaPasal 5 mengatur jenis kekayaan yang dapat dirampas. Tidak hanya uang atau barang yang diperoleh secara langsung dari tindak pidana, tetapi juga aset yang telah dialihkan, diubah bentuknya, atau dikonversi menjadi kekayaan lain.
Barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta harta sah milik pelaku dalam kondisi tertentu juga dapat masuk dalam mekanisme perampasan.
Penggunaan aset milik pelaku yang sah dimungkinkan sebagai pengganti apabila aset hasil tindak pidana tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi.
Namun, undang-undang juga memberikan batasan terhadap aset yang telah dimanfaatkan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum. Fungsi aset tersebut bagi masyarakat tetap dipertahankan.
Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya agar pelaksanaan perampasan tidak mengganggu kepentingan publik maupun penggunaan fasilitas yang telah memberikan manfaat sosial.
Jaksa Pengacara Negara Harus Buktikan Hubungan Aset dengan KejahatanPerampasan aset tanpa putusan pidana tidak berarti negara dapat mengambil harta seseorang tanpa pemeriksaan hukum.
Berdasarkan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36, permohonan perampasan aset diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada pengadilan.
Dalam kasus pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah pelaku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
JPN tetap diwajibkan membuktikan di persidangan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
Dengan demikian, pengadilan menjadi pihak yang memeriksa dasar permohonan sebelum menentukan apakah aset dapat diambil alih oleh negara.
Transaksi Bisa Dihentikan, Aset Diblokir dan DisitaUndang-undang ini juga mengatur tahapan pengamanan aset agar kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tidak lebih dahulu dipindahkan, disembunyikan, atau dialihkan.
Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang hingga maksimal 15 hari.
Sementara itu, pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri. Jangka waktunya paling lama dua hari untuk memperoleh izin, dengan masa pemblokiran maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari.
Penyitaan aset dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali hingga maksimal tujuh hari.
Pengaturan batas waktu tersebut menjadi bagian dari prosedur pengamanan aset sekaligus memberikan kepastian mengenai durasi tindakan hukum yang dilakukan aparat.
Jika Aset Berada di Luar Negeri, Negara Bisa Mengamankan Kekayaan Setara di IndonesiaPenelusuran kekayaan hasil kejahatan tidak selalu berhenti di dalam negeri. Pasal 22 memberikan ruang bagi negara untuk meminta pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar wilayah Indonesia.
Apabila permintaan pengamanan aset di negara lain tidak dapat dilakukan, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai setara.
Ketentuan ini menjadi relevan dalam penanganan kejahatan yang melibatkan aliran dana lintas negara, terutama ketika kekayaan hasil tindak pidana dipindahkan ke yurisdiksi lain.
Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Tetap DilindungiDi tengah perluasan kewenangan negara, undang-undang juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
Melalui Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37, pihak ketiga memiliki hak mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian sesuai ketentuan.
Namun, hak tersebut tidak berlaku bagi buronan, terdakwa yang menjalani persidangan tanpa kehadiran, serta advokatnya.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk membedakan kekayaan yang benar-benar berkaitan dengan tindak pidana dari aset milik pihak lain yang memiliki dasar kepemilikan sah.
Perlindungan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan perampasan aset agar penegakan hukum tidak mengorbankan hak orang yang tidak terlibat dalam kejahatan.
Pemeriksaan Pengadilan Dibatasi 60 Hari, Kasasi Jadi Upaya HukumProses pemeriksaan permohonan perampasan aset di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari.
Adapun upaya hukum terhadap putusan hanya melalui kasasi. Pemeriksaan kasasi juga dibatasi maksimal 60 hari dan putusannya bersifat final serta mengikat.
Pembatasan waktu ini dirancang agar proses pengambilalihan aset tidak berlarut-larut, terutama ketika aset berpotensi dipindahkan atau mengalami penurunan nilai.
Meski prosesnya dibatasi, pemeriksaan dan pembuktian tetap menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan perampasan memiliki dasar hukum.
Presiden Bentuk Badan Pengelola dan Pengawas IndependenPengelolaan aset hasil perampasan akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Undang-undang juga mengatur pengawasan terhadap penyidik dan Jaksa Pengacara Negara yang menjalankan kewenangan tersebut.
Pelanggaran ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, maupun pidana.
Selain itu, pemerintah akan membentuk badan pengawas independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
Aset yang berpotensi rusak atau mengalami penurunan nilai juga dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi harus melalui penetapan hakim.
Pengaturan ini menjadi penting karena aset yang diamankan bisa berupa barang yang membutuhkan biaya pemeliharaan, berisiko rusak, atau nilainya terus menurun apabila terlalu lama disimpan.
UU Perampasan Aset Tidak Langsung Berlaku Setelah Disahkan DPRMeski telah disetujui DPR, undang-undang ini memiliki masa transisi sebelum mulai diterapkan.
Berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 74, aturan perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Artinya, masih terdapat tahapan yang harus diselesaikan pemerintah sebelum mekanisme perampasan aset dapat dijalankan sesuai ketentuan baru.
Pembahasan RUU Libatkan 87 Forum dan Kunjungan ke 15 ProvinsiDPR menyatakan proses pembahasan RUU Perampasan Aset melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke 15 provinsi.
Sebanyak 46 anggota Komisi III DPR juga terlibat dalam sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.
Dalam pembahasan, Komisi III mencatat 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi bahan penyempurnaan substansi rancangan undang-undang.
Proses legislasi dimulai sejak Agustus 2025, dilanjutkan penyusunan draf pada September 2025. RUU kemudian ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026 dan dibahas melalui panitia kerja pada 5 November 2026.
Dengan disetujuinya undang-undang tersebut, negara diharapkan memiliki instrumen lebih kuat untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan dan mengembalikan kerugian yang timbul.
Namun, keberhasilan aturan ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak aset yang berhasil dirampas. Transparansi proses, pembuktian yang kuat, perlindungan hak pihak ketiga, dan pengawasan terhadap aparat akan menjadi penentu apakah kewenangan baru tersebut berjalan efektif sekaligus adil.