Topikseru.com, Medan – Bagi masyarakat yang hendak bekerjake luar negeri, paspor bukan sekadar dokumen untuk melintasi perbatasan. Dibaliksebuah paspor terdapat identitas, rekam perjalanan, hingga aspek perlindunganyang menjadi penting ketika seseorang berhadapan dengan risiko perdaganganorang dan keberangkatan nonprosedural.
Haltersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Dialog Luar Studio RRI Medanbertajuk "Digitalisasi Paspor Perkuat Perlindungan Pekerja Migran" yang digelardi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Kamis (24/9/2026).
KepalaSeksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kualanamu, Dirga Arbas, hadirmewakili Kepala Kantor Imigrasi Kualanamu, Uray Avian, bersama Kepala BP3MISumatera Utara Kombespol Budi Novianto dan Ketua LAPK Medan Dr. Padian AdiSiregar.
Digitalisasidi lingkungan keimigrasian sebenarnya bukan hal baru. Dirga menjelaskan,penerapan digitalisasi melalui SIMKIM 1 telah beroperasi di seluruh KantorImigrasi pada tahun 2008 dan terus berkembang hingga sistem yang digunakan saatini.
Padalayanan paspor, masyarakat telah dapat melakukan pendaftaran, pengisianpermohonan, hingga pembayaran secara digital melalui M-Paspor. Meski prosesnyaberlangsung secara digital, pemohon tetap harus datang ke kantor. Foto danwawancara tetap dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen yang telahdiunggah sekaligus mengetahui tujuan perjalanan pemohon.
"Dari hulusampai hilir bisa kami sampaikan bahwa imigrasi sudah melakukan digitalisasi,"kata Dirga dalam dialog tersebut. Bagi perlindungan pekerja migran, kata dia,digitalisasi juga memiliki fungsi yang lebih jauh daripada sekadar mempermudahpelayanan. Integrasi data menjadi salah satu bagian penting dalam mencegahpenyalahgunaan identitas.
Sejak tahun2008, sistem keimigrasian telah terintegrasi secara nasional di seluruh kantorImigrasi di Indonesia. Integrasi ini memungkinkan data keimigrasian tersimpandan dapat digunakan secara terpusat, sehingga proses pelayanan dan pemeriksaandapat mengacu pada data yang sama di berbagai kantor Imigrasi.
Dengansistem tersebut, riwayat dan data keimigrasian pemohon dapat ditelusurimeskipun pelayanan dilakukan di kantor Imigrasi yang berbeda. Disisi lain,Imigrasi juga memiliki mekanisme khusus untuk mendukung calon pekerja migranyang berangkat melalui jalur resmi.
Calon PMIyang terdaftar dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh paspor pertama denganPNBP Rp0, sepanjang dapat melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuksurat dari Dinas Tenaga Kerja. Namun, ketika seseorang berencana bekerja keluar negeri melalui jalur yang tidak resmi, mekanisme pengawasan mulai bekerjadi beberapa titik.
Salahsatunya adalah wawancara saat pengajuan paspor. Petugas dapat menggali tujuanperjalanan dan melihat apakah terdapat indikasi seseorang berpotensi menjadikorban TPPO.
Pemeriksaankemudian berlanjut di tempat pemeriksaan imigrasi ketika orang tersebut akanmeninggalkan Indonesia. Di Bandara Internasional Kualanamu, digitalisasi jugaditerapkan melalui autogate. Sistem tersebut membantu mempercepat prosespemeriksaan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, sementara petugas tetapmelakukan pemantauan terhadap penumpang yang memerlukan pemeriksaan lebihlanjut.
Dengan polatersebut, teknologi tidak menggantikan peran petugas. Sistem justru membantupetugas menentukan siapa yang dapat diproses secara cepat dan siapa yangmembutuhkan pendalaman.
Jikaditemukan calon PMI atau calon korban TPPO yang terindikasi akan berangkatsecara nonprosedural, petugas dapat melakukan penundaan keberangkatan untukkemudian melakukan verifikasi lebih lanjut. Pemeriksaan tersebut diperlukanuntuk melihat modus, bukti, serta kondisi yang melatarbelakangi keberangkatan.
KepalaKantor Imigrasi Kualanamu Uray Avian, diwakili Kepala Seksi Informasi danKomunikasi Keimigrasian, Dirga Arbas, menegaskan digitalisasi tidak hanyadiarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, tetapi juga memperkuatproses verifikasi dan pengawasan.
"Digitalisasiini bukan hanya soal bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan dengan lebihcepat, tetapi juga bagaimana kita memastikan prosesnya tetap aman dan sesuaiprosedur. Jadi, kemudahan pelayanan dan perlindungan masyarakat harus berjalanbersama," kata Dirga.
BagiImigrasi Kualanamu, upaya tersebut menjadi bagian dari pelayanan yang tidakberhenti pada penerbitan dokumen. Edukasi melalui Desa Binaan Imigrasi, layananjemput bola, pemeriksaan di TPI, hingga pencegahan keberangkatan calon PMInonprosedural merupakan rangkaian kerja yang menempatkan masyarakat sebagaibagian penting dari fungsi keimigrasiaan.
Langkah itusejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko melaluisemangat "Imigrasi untuk Rakyat". Hendarsam menegaskan bahwa fungsi pelayananpublik, penegakan hukum, keamanan, dan kedaulatan negara harus dijalankandengan orientasi pada kepentingan masyarakat.