Topikseru.com, Medan – Keluhan dan protes sejumlah seniman di Kota Medan yang terkena pungutan liar atau pungli uang untuk menggunakan fasilitas kesenian di Taman Budaya disikapi Pemeritah Kota Medan. Inspektorat pun diturunkan untuk mendalami. Bahkan oknum pelaku telah dberhentikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menyatakan penarikan Ismail, petugas kebersihan di Taman Budaya Medan, merupakan tindakan perusahaan vendor yang dilakukan sebelum sidak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pada 9 November 2026. Sementara itu, dugaan pungutan liar (pungli) penggunaan gedung pertunjukan Taman Budaya Medan masih didalami Inspektorat Kota Medan.
Barli menegaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berkomitmen mencegah praktik pungli di lingkungan kerjanya. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan ditindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Kami berkomitmen menolak pungli. Kami tidak ingin ada pungli di Taman Budaya. Jika ada pegawai yang terbukti melakukan pungli, akan kita tindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, penanganan terhadap Ismail berbeda dengan dugaan pungli penggunaan gedung pertunjukan. Penarikan Ismail merupakan kewenangan CV Royal Deli selaku perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing yang mempekerjakannya.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) CV Royal Deli Nomor 06/11/2026/09, perusahaan melakukan pemeriksaan internal terhadap lima tenaga kerja outsourcing pada Jumat (6/11/2026) pukul 12.00 WIB. Mereka terdiri atas tiga petugas kebersihan dan dua petugas keamanan.
Pemeriksaan dilakukan setelah pengawas perusahaan menerima pengaduan dari pengunjung, seniman, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 5 November 2026 terkait dugaan pengutipan uang parkir berulang kali di kawasan Taman Budaya Medan.
Dalam evaluasi tersebut, pengawas mengingatkan seluruh pekerja agar menjalankan tugas sesuai penempatan dan ketentuan perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, Ismail kemudian ditarik dari lokasi penugasan. Laporan pemeriksaan itu juga diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan selaku penerima jasa.
"Pemeriksaan internal yang berujung pada penarikan Ismail berlangsung tiga hari sebelum sidak Pak Wali Kota," sebut Barli seraya menambahkan, dugaan pungli penggunaan gedung pertunjukan yang menjadi perhatian dalam sidak Wali Kota masih didalami Inspektorat.
Copot Oknum Pelaku Pungli
Sebelumnya, Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Yulhasni, mendesak Wali Kota Medan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengelola atau petugas Taman Budaya Medan yang diduga melakukan pungutan uang kepada seniman untuk menggunakan fasilitas kesenian.
Yulhasni mengatakan, Pemerintah Kota Medan tidak boleh membiarkan praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan mekanisme transparan berlangsung di fasilitas publik yang seharusnya menjadi ruang kreativitas masyarakat.
"Kalau terbukti ada oknum yang melakukan pungutan liar terhadap seniman, Wali Kota Medan harus berani mencopot yang bersangkutan dari tugasnya. Jangan hanya memberikan teguran atau memindahkan orangnya. Harus ada tindakan tegas agar persoalan serupa tidak terus berulang," kata Yulhasni dalam keterangannya di Medan.
Menurut Yulhasni, Taman Budaya Medan memiliki fungsi penting sebagai ruang ekspresi dan pengembangan kesenian. Karena itu, keberadaan fasilitas tersebut semestinya memudahkan seniman untuk berlatih, berkarya, dan menampilkan kreativitas, bukan justru menjadi tempat yang membebani mereka dengan pungutan yang tidak jelas.
Ia menilai, persoalan dugaan pungutan terhadap seniman di Taman Budaya Medan bukan isu yang muncul tanpa rekam jejak. Pada Juli 2024, sejumlah seniman yang tergabung dalam Konsorsium Seniman Medan pernah mempersoalkan permintaan pembayaran sebesar Rp 200.000 untuk penggunaan ruang latihan.
Persoalan tersebut sempat menjadi perhatian publik dan diberitakan sejumlah media. Bahkan, pada 31 Juli 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan diberitakan melakukan penggantian terhadap tiga pekerja harian lepas (PHL) yang bertugas di Taman Budaya setelah muncul dugaan pungutan liar.
Yulhasni mengatakan, peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Medan dalam membenahi sistem pengelolaan Taman Budaya.
"Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang. Pemerintah harus memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penggunaan fasilitas, dan apakah ada pungutan yang memang memiliki dasar aturan," ujarnya.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Medan membuka secara transparan seluruh ketentuan penggunaan fasilitas Taman Budaya, termasuk tarif resmi apabila memang terdapat biaya yang dibenarkan oleh peraturan.
Menurutnya, setiap pungutan harus memiliki landasan hukum, disertai bukti pembayaran resmi, serta tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh petugas.
Selain mendesak pencopotan oknum yang terbukti melakukan pungutan liar, Yulhasni meminta Wali Kota Medan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola Taman Budaya dan membuka saluran pengaduan bagi komunitas seni.
Ia menegaskan, pembenahan Taman Budaya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
"Taman Budaya harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai rumah bersama bagi seniman. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan kemudahan bagi mereka yang ingin berkarya. Jangan sampai seniman justru merasa asing di rumah kebudayaannya sendiri," kata Yulhasni.