Dugaan Jual Beli Kios Pasar Petisah Rp 13,7 Juta, Pj Sekda Medan Segera Panggil Dirut PUD Pasar

Muchlis - Rabu, 18 November 2026 23:27 WIB
Foto: Tangkapan layar
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan, Erfin Fahrurrazi.

Topikseru.com - Dugaan praktik jual beli kios secara tidak resmi di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan semakin menjadi sorotan. Persoalan yang melibatkan dua oknum pegawai perusahaan daerah tersebut kini mendapat perhatian langsung Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, memastikan akan memanggil pihak-pihak terkait dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan internal untuk mengusut dugaan transaksi kios yang disebut mencapai Rp 13,7 juta per unit.

Kasus ini mencuat setelah seorang calon pedagang bernama Jusuf Aritonang, warga Jalan Speksi, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, mengaku telah menyerahkan uang kepada oknum pegawai PUD Pasar Medan dengan harapan memperoleh kios di lantai satu Pasar Petisah.

Dua pegawai yang disebut dalam dugaan transaksi tersebut adalah MD dan ZHR.

Erfin menegaskan, apabila benar terdapat pegawai yang menerima uang pembayaran kios secara pribadi tanpa menyetorkannya ke kas perusahaan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang berpotensi merugikan perusahaan milik Pemko Medan.

"Kita pastikan akan dipanggil, dan minta untuk cek dan lakukan pemeriksaan internal," kata Erfin kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Pj Sekda Medan Panggil Dirut PUD PasarTak hanya memeriksa dugaan keterlibatan pegawai, Erfin yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Medan akan meminta penjelasan langsung dari Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan.

Pemanggilan tersebut diperlukan untuk menelusuri bagaimana proses transaksi kios bisa terjadi, termasuk memastikan apakah ada penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai di lingkungan perusahaan daerah tersebut.

Erfin juga membuka ruang bagi pedagang lain yang merasa mengalami kejadian serupa untuk menyampaikan pengaduan kepada Pemko Medan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengungkap apakah dugaan transaksi tersebut hanya melibatkan satu calon pedagang atau terdapat pihak lain yang mengalami persoalan serupa.

Dirut Tegaskan Pembayaran Kios Tak Boleh Lewat Rekening PribadiSementara itu, Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, menegaskan bahwa seluruh proses pembayaran kios harus mengikuti prosedur resmi perusahaan.

Menurut Anggia, calon pedagang terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada direksi. Setelah itu, perusahaan akan memproses administrasi hingga menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada calon pemilik kios.

Pembayaran selanjutnya wajib disetorkan ke kas perusahaan melalui rekening resmi PUD Pasar Medan.

Dengan mekanisme tersebut, penggunaan rekening pribadi pegawai untuk menerima pembayaran kios tidak dibenarkan.

Anggia juga meminta masyarakat yang merasa dirugikan agar melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada kepolisian.

Namun, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan imbauan kepada pedagang untuk membuat laporan polisi. Pihak direksi PUD Pasar Medan juga perlu mengambil langkah aktif dengan memeriksa pegawai yang namanya disebut dalam dugaan transaksi tersebut.

Apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, sanksi tegas harus diberikan sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Keluarga Pedagang Mengaku Diintimidasi, Diminta Hapus PemberitaanPersoalan dugaan jual beli kios Pasar Petisah semakin mengundang perhatian setelah keluarga Jusuf Aritonang mengaku mendapat intimidasi melalui sambungan telepon.

Ayu Simare-mare, salah seorang anggota keluarga Jusuf, mengungkapkan bahwa seseorang menghubunginya dan meminta agar pemberitaan mengenai dugaan transaksi kios tersebut dihapus dari media.

Menurut pengakuan Ayu, dalam percakapan itu muncul ancaman bahwa keluarga mereka tidak akan diperbolehkan berjualan lagi di Pasar Petisah apabila pemberitaan tidak dihapus.

Ayu mengaku kebingungan menghadapi situasi tersebut. Terlebih, keluarganya merasa sudah mengeluarkan uang untuk mendapatkan kios, tetapi hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai tempat berjualan yang dijanjikan.

Dia menyebut uang sebesar Rp 13,7 juta telah diserahkan pada 16 Oktober 2026 kepada oknum pegawai PUD Pasar Medan.

Transaksi tersebut, menurut pengakuannya, disertai janji bahwa keluarganya akan mendapatkan kios di lantai satu Pasar Petisah.

"Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak. Benar, tanggal 16 Oktober 2026 lalu, uang sudah kami serahkan kepada oknum pegawai PUD Pasar itu dan dijanjikan akan diberikan kios jualan di lantai 1 Pasar Petisah. Namun, sudah satu bulan kami tidak berjualan akibat digusur dari kaki lima untuk pembangunan Pasar Petisah, dan kios yang dijanjikan juga tidak jelas," ungkap Ayu.

Pengakuan tersebut menambah persoalan yang harus dijelaskan oleh manajemen PUD Pasar Medan, terutama terkait kepastian administrasi transaksi dan status penyerahan kios kepada calon pedagang.

Dijanjikan Bisa Berjualan Desember, tetapi Belum Ada Surat ResmiAyu juga mengungkapkan bahwa keluarganya sebelumnya dijanjikan dapat menempati kios dan mulai berjualan pada awal Desember 2026.

Namun, hingga Rabu (18/11/2026), keluarga Jusuf mengaku belum menerima dokumen resmi dari PUD Pasar Medan yang memastikan hak penggunaan kios tersebut.

Kondisi itu membuat keluarga semakin khawatir, mengingat mereka sudah tidak lagi berjualan di lokasi kaki lima setelah adanya penggusuran untuk pembangunan Pasar Petisah.

"Katanya kami akan mendapat kios dan dapat berjualan di awal bulan Desember ini. Sementara, sampai saat ini tidak ada surat resmi dari PUD Pasar Medan yang memastikan kami akan mendapat kios dan berjualan di Pasar Petisah," ujarnya dengan nada sedih.

Situasi tersebut membuat keluarga Jusuf berada dalam ketidakpastian. Uang telah diserahkan, aktivitas berdagang terhenti, sementara kios yang dijanjikan belum memiliki kepastian tertulis.

Pemko Medan Diminta Usut Tuntas, Bukan Sekadar Pemeriksaan AdministratifKasus ini menjadi ujian bagi pengawasan internal perusahaan milik pemerintah daerah. Sebab, pengelolaan kios pasar berkaitan langsung dengan kepentingan pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.

Pemko Medan melalui Inspektorat perlu memastikan alur transaksi, bukti pembayaran, pihak penerima uang, serta status administrasi kios yang dijanjikan kepada keluarga Jusuf.

Selain itu, dugaan intimidasi terhadap keluarga pedagang juga perlu ditelusuri secara terpisah agar tidak ada pihak yang merasa tertekan ketika menyampaikan pengaduan atau memberikan informasi kepada media.

Publik kini menunggu langkah konkret Pemko Medan dan manajemen PUD Pasar Medan. Bukan hanya untuk memastikan dugaan penyalahgunaan jabatan ditindaklanjuti, tetapi juga memberikan kejelasan kepada pedagang yang mengaku telah menyerahkan uang.

Jika dugaan tersebut terbukti, penindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pengelolaan pasar milik pemerintah semestinya memberikan kepastian dan perlindungan bagi pedagang, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat kecil.

Editor
: Agus Supratman

Tag:

Berita Terkait

Medan

Update Banjir Medan 18 November 2026: 19 Kecamatan Masuk Status Siaga, Warga Diminta Waspada

Medan

Tak Terbukti Bersalah, Hakim PN Medan Bebaskan 3 Terdakwa dalam Kasus Korupsi Dana BOS

Medan

Hujan Lebat Mengancam Medan hingga 18 November, Ini Penyebab Cuaca Ekstrem

Medan

45 Kecamatan di Sumut Siaga Banjir, Medan Paling Disorot dengan 19 Wilayah Terdampak

Medan

Penghasilan Kepling Medan Naik Rp200 Ribu Mulai 2027, Ini Penjelasan Pemko

Medan

Ratusan Tanah Wakaf di Medan Bermasalah, Ada Sertifikat yang Berubah Kepemilikan