Topikseru.com - Polemik dugaan kandungan minyak babi pada nampan impor asal China yang digunakan dalam Program
Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian publik.Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan isu tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah melalui uji laboratorium resmi.Dalam agenda Bincang Santai di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025), Hasan meminta masyarakat tidak menelan mentah-mentah isu sensitif yang beredar di ruang publik."Kalau pembuktian, misalnya soal nampan itu, nanti kan bisa diuji lah. Nampannya begitu sampai di sini, bisa diuji di BPOM, juga bisa diuji di laboratorium independen. Benar nggak begitu?" ujar Hasan.PCO Imbau Publik Tidak TerprovokasiHasan menegaskan hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan adanya kandungan minyak babi pada produk nampan MBG. Ia menilai setiap isu yang berpotensi menimbulkan keresahan perlu diverifikasi melalui otoritas berwenang.“Itu pentingnya kita tidak gampang termakan isu yang sensitif. Perlu diperiksa dulu agar tidak menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.Desakan IPNU: Pastikan MBG Produk Halal dan AmanIsu ini sebelumnya mencuat setelah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mendesak pemerintah memastikan food tray MBG aman, sehat, dan sesuai standar halal.Ketua Umum PP IPNU, Muhammad Agil Nuruz Zaman, menilai penggunaan produk impor rawan menimbulkan masalah kualitas dan kehalalan.Dia menyarankan agar pemerintah lebih berpihak pada produsen lokal yang dinilai mampu menyediakan nampan sesuai standar halal.Pengurus IPNU, Ahmad Muzakki Wafa, bahkan mengungkap pihaknya telah melakukan uji laboratorium di PT Sucofindo terhadap dua sampel nampan impor asal China."Sebagai pembanding, produksi lokal menggunakan pelumas nabati yang lebih aman dan sesuai standar halal," ujarnya.IPNU berharap hasil uji laboratorium yang akan keluar dalam 1–2 hari ke depan bisa menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil sikap.Selain memastikan keamanan dan kehalalan produk, IPNU menilai hasil itu bisa menjadi momentum untuk mendukung industri dalam negeri.