Topikseru.com - Presiden
Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak
banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (14/12/2025).Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden menekankan agar pembangunan hunian bagi pengungsi segera dituntaskan tanpa menunda waktu."Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," kata Teddy saat dihubungi di Jakarta, Senin.Instruksi Berdasarkan Peninjauan LapanganMenurut Teddy, instruksi Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian kunjungan langsung Prabowo ke wilayah terdampak bencana.Pada 1 Desember 2025, Presiden meninjau daerah terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Aceh Tenggara; serta Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.Kunjungan dilanjutkan ke Provinsi Aceh pada 7 Desember 2025, meliputi Kabupaten Bireuen, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.Selanjutnya, pada 12 Desember 2025, Presiden mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon (Aceh Tengah), dan Bener Meriah, serta meninjau Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada 13 Desember 2025.Dalam setiap kunjungan tersebut, Presiden menerima laporan langsung mengenai kondisi pengungsi, kerusakan rumah warga, serta kebutuhan mendesak di lapangan.Lebih dari 30 Ribu Rumah RusakDalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada 7 Desember 2025, Presiden menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyebutkan bahwa lebih dari 30 ribu rumah warga di tiga provinsi terdampak mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor.Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berjalannya proses pendataan lanjutan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.Skema Pembangunan Huntara dan HuntapSuharyanto menjelaskan, pembangunan hunian sementara akan dilaksanakan oleh TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana.Sementara itu, pembangunan hunian tetap bagi pengungsi akan menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.Adapun bagi warga yang memilih tidak direlokasi karena dampak bencana dinilai tidak terlalu besar, perbaikan rumah akan dilakukan oleh satuan tugas BNPB."Yang tidak pindah karena dampaknya tidak terlalu besar, rumahnya akan kami perbaiki oleh satgas BNPB," ujar Suharyanto dalam laporannya kepada Presiden.Anggaran dan Spesifikasi HunianTerkait pembiayaan, BNPB mengusulkan anggaran Rp60 juta per unit untuk pembangunan hunian tetap, serta Rp 30 juta per unit untuk hunian sementara.Hunian sementara dirancang dengan luas 36 meter persegi, dilengkapi kamar tidur, fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), serta ruang pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi selama masa pemulihan.