Topikseru.com, Jakarta - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, membeberkan sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikabulkannya sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait tindakan penyidik Polda Metro Jaya.Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026), hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Namun, permohonan untuk menyatakan seluruh proses penyidikan tidak sah ditolak.Hakim Soroti Pelaksanaan PenggeledahanDalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa salah satu fokus pemeriksaan praperadilan adalah menguji keabsahan tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik.Menurut hakim, penyidik memang telah memperoleh izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan dinilai tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam permohonan izin tersebut.Hakim menyebut izin diberikan untuk mencari barang bukti yang diduga berada di sebuah tempat tertutup. Namun, dalam pelaksanaannya, penggeledahan justru dilakukan sebagai bagian dari proses penangkapan terhadap Roy Suryo.Perbedaan antara dasar permohonan izin dan pelaksanaan tindakan itu menjadi salah satu alasan majelis menyatakan penggeledahan tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana.Roy Suryo Dinilai Bersikap KooperatifHakim juga mempertimbangkan sikap Roy Suryo selama proses penyidikan berlangsung.Dalam persidangan terungkap bahwa Roy Suryo menjalani kewajiban wajib lapor sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025 hingga 18 Juni 2026 tanpa pernah menghindari proses hukum maupun menghambat penyidikan.Berdasarkan fakta tersebut, hakim menilai tidak terdapat alasan yang cukup untuk menerapkan upaya paksa berupa penangkapan maupun penahanan.Hakim menyatakan tindakan tersebut tidak didukung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum sehingga dikategorikan sebagai tindakan yang bersifat sewenang-wenang.Penahanan Dinyatakan Tidak SahSelain penggeledahan dan penangkapan, hakim juga mengabulkan permohonan Roy Suryo terkait penahanan.Menurut hakim, syarat subjektif penahanan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana tidak terpenuhi karena selama berstatus tersangka Roy Suryo dinilai kooperatif dan tidak menunjukkan indikasi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana.Atas dasar itu, penahanan yang dilakukan penyidik pada 19 Juni 2026 dinyatakan tidak sah.Berkas Penyidikan Tetap BerlakuMeski mengabulkan sebagian permohonan, hakim menolak tuntutan Roy Suryo agar seluruh berkas penyidikan dinyatakan tidak sah.Hakim menegaskan bahwa ketidaksahan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tidak secara otomatis membatalkan proses penyidikan yang telah dilakukan penyidik.Permohonan agar pengadilan melarang penuntut umum menerbitkan surat perintah penahanan juga tidak dikabulkan karena dinilai berada di luar ruang lingkup kewenangan praperadilan.Amar Putusan PraperadilanDalam amar putusan, hakim menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian.Hakim menetapkan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo pada 18 Juni 2026 tidak sah.Penangkapan pada 19 Juni 2026 juga dinyatakan tidak sah, demikian pula penahanan yang dilakukan pada tanggal yang sama.Sementara itu, biaya perkara dibebankan kepada pemohon dengan nilai nihil.Berawal dari Gugatan atas Upaya Paksa PenyidikPermohonan praperadilan Roy Suryo tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, yang didaftarkan pada 22 Juni 2026.Melalui permohonan tersebut, tim kuasa hukum Roy Suryo menggugat keabsahan sejumlah upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, meliputi penggeledahan, penangkapan, penahanan, hingga persoalan kepastian hukum terkait pencegahan ke luar negeri.Putusan ini hanya menguji aspek prosedural tindakan penyidik sebagaimana menjadi objek praperadilan dan tidak menentukan bersalah atau tidaknya Roy Suryo dalam perkara pokok yang masih diproses sesuai ketentuan hukum.