Topikseru.com, Jakarta - Buruh meminta DPR mencabut tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat KSPI mengikuti audiensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Tiga aturan yang diminta dicabut adalah PP Nomor 34 Tahun 2021, PP Nomor 35 Tahun 2021, dan PP Nomor 36 Tahun 2021.Menurut Said, ketiga PP tersebut perlu dievaluasi karena mengatur sejumlah aspek ketenagakerjaan yang dinilai berdampak langsung terhadap posisi pekerja, termasuk persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja kontrak, alih daya, hingga pengupahan.KSPI Soroti Besaran Pesangon Saat PHKSalah satu persoalan yang menjadi perhatian KSPI adalah ketentuan mengenai pesangon bagi buruh yang terkena PHK dengan alasan efisiensi.Said menilai aturan yang berlaku memungkinkan pekerja menerima pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan dalam kondisi tertentu.Karena itu, ia meminta pemerintah dan DPR tidak sekadar mengubah sebagian pasal, tetapi terlebih dahulu mencabut tiga PP tersebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan."Nah, ini harus dicabut. Cabut dulu semua Peraturan Pemerintah, yaitu Nomor 34, Nomor 35, Nomor 36," kata Said.Menurut dia, persoalan pesangon harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan pekerja ketika kehilangan pekerjaan.RUU Ketenagakerjaan Diminta Tak Dorong Upah MurahDalam audiensi tersebut, Said juga menyampaikan sejumlah prinsip yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan.KSPI meminta regulasi baru memastikan pekerja memperoleh upah yang layak, bukan sistem pengupahan yang berorientasi pada upah murah.Selain persoalan upah, Said menolak sistem hubungan kerja yang terlalu mudah merekrut sekaligus mudah melakukan pemutusan hubungan kerja.Menurutnya, konsep easy hiring dan easy firing berpotensi membuat posisi buruh atau pekerja semakin rentan.KSPI Minta Outsourcing Dihapus atau DibatasiPersoalan outsourcing atau alih daya juga menjadi salah satu agenda yang disoroti KSPI.Said meminta istilah dan praktik outsourcing dihapus dalam RUU Ketenagakerjaan. Namun, apabila sistem tersebut tetap dipertahankan, ia meminta penerapannya dibatasi secara ketat sesuai dengan arah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).Bagi KSPI, pembatasan tersebut diperlukan untuk memastikan sistem alih daya tidak digunakan secara berlebihan dan tidak mengurangi kepastian hubungan kerja.Tak Semua Aturan UU Cipta Kerja Harus DihapusMeski meminta sejumlah aturan turunan UU Cipta Kerja dicabut, Said menegaskan bukan berarti seluruh ketentuan dalam regulasi tersebut harus dihapus.Ia menilai aturan yang memberikan manfaat bagi pekerja tetap dapat dipertahankan dan dijadikan rujukan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan.Salah satu yang disebut adalah ketentuan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan.Namun, terdapat kekeliruan dalam data sumber yang menyebut PP Nomor 37 Tahun 2027. Karena saat ini masih tahun 2026, nomor/tahun PP tersebut perlu diverifikasi sebelum dipublikasikan sebagai fakta.Jika yang dimaksud adalah regulasi mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), redaksi sebaiknya menggunakan nomenklatur dan nomor PP berdasarkan dokumen resmi pemerintah.Perdebatan RUU Ketenagakerjaan Masuk Tahap PentingMasukan dari KSPI menunjukkan bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan berpotensi menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara perlindungan pekerja, fleksibilitas dunia usaha, dan kebutuhan menciptakan iklim investasi.Bagi serikat pekerja, regulasi baru harus memperkuat kepastian kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan perlindungan ketika terjadi PHK.Sementara bagi dunia usaha, aturan ketenagakerjaan juga perlu memberikan fleksibilitas agar perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi.Perdebatan mengenai tiga PP turunan UU Cipta Kerja tersebut pada akhirnya akan menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai arah kebijakan ketenagakerjaan Indonesia.