Topikseru.com - Pemerintah mengambil sikap paling keras dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membayangi kawasan Sumatera dan Kalimantan. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengerahkan seluruh kekuatan hukum guna mengusut tuntas keterlibatan korporasi pembakar lahan.Presiden menegaskan bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha tidak lagi memadai untuk menghentikan kejahatan lingkungan yang berulang setiap tahunnya.Perintah "All Out" dan Tanpa AmpunInstruksi penindakan hukum secara menyeluruh tersebut disampaikan Kepala Negara dalam ratas karhutla Istana Kepresidenan yang digelar secara hybrid pada Rabu (16/9/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menggarisbawahi pentingnya langkah Kapolri all out sikat karhutla hingga ke akar-akarnya."Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini," tegas Prabowo sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2026).Langkah Prabowo tindak tegas korporasi karhutla ini menandai pergeseran paradigma penanganan bencana lingkungan, dari yang semula berfokus pada pemadaman api menjadi penegakan pidana korporasi pembakaran hutan yang berorientasi pada efek jera."Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam, kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya, dan bila perlu, setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang," kata Prabowo.Waspadai Masa Rawan 1,5 Bulan ke DepanSelain menerbitkan perintah Presiden usut karhutla dari sisi hukum, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat ketahanan operasional di lapangan.Berdasarkan pemetaan situasi terkini, potensi ancaman karhutla diperkirakan masih berada pada level rawan dalam durasi satu setengah bulan mendatang.Kondisi iklim dan kerentanan lahan menuntut kesiapsiagaan penuh dari seluruh unsur penanggulangan bencana agar dampak kabut asap tidak meluas ke pemukiman maupun jalur transportasi."Kita harus punya stamina, ketahanan. Tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tetapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh," ujar Presiden.Konsolidasi Lintas Lembaga dan Institusi KeamananUpaya penanganan karhutla Sumatera Kalimantan ini melibatkan konsolidasi berskala besar antara unsur sipil, militer, dan kepolisian.Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, antara lain: Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi Panglima TNI: Jenderal TNI Agus Subiyanto Kapolri: Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo KSAD: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Kepala BNPB: Letjen TNI Suharyanto Kepala BMKG: Teuku Faisal Fathani Kepala Basarnas: Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii Mensesneg: Prasetyo Hadi Sekretaris Kabinet: Teddy Indra WijayaSinergi antar-instansi ini diharapkan dapat mempercepat respons pemadaman di titik-titik api sekaligus mengamankan proses pembuktian hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja membakar lahan demi keuntungan bisnis semata.