Topikseru.com - Pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi maraknya tradisi pengeras suara bervolume ekstrem atau sound horeg. Kementerian Kebudayaan kini tengah menyusun skema penataan ekspresi seni dan budaya di masyarakat, menyusul insiden tragis yang merenggut nyawa warga di Jawa Timur.Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap aktivitas kebudayaan massa yang mengancam keselamatan umum.Pemetaan Antara Ekspresi Seni dan KeselamatanGiring menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui kementeriannya sedang memetakan batas-batas penyampaian seni pertunjukan jalanan.Langkah penanganan fenomena sound horeg menjadi agenda mendesak setelah getaran frekuensi rendah berdaya tinggi dari sistem audio tersebut menimbulkan dampak fatal di lapangan."Nanti dari Kementerian Kebudayaan pasti akan mengecek lagi," ujar Giring saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (17/9/2026).Mantan vokalis Nidji tersebut menambahkan bahwa kementerian memiliki tanggung jawab penuh untuk memilah mana kegiatan lokal yang patut didorong pengembangannya dan mana yang harus ditertibkan demi keamanan."Setiap ekspresi budaya kan pasti Kementerian Kebudayaan selalu amati, dan kita selalu lihat mana yang memiliki dampak untuk bisa kita kembangkan, mana dampak yang memang harus kita lestarikan," tutur Wamenbud Giring Ganesha sound horeg terkait pertimbangan kementeriannya.Tragedi Maut dan Gelombang Desakan PelaranganLangkah penataan ini dipicu oleh maraknya insiden sound horeg Jawa Timur sepanjang kurun waktu Agustus 2026.Data di lapangan mencatat setidaknya tiga orang warga meninggal dunia dalam peristiwa terpisah yang dipicu oleh paparan getaran serta kepadatan massa di sekitar parade pengeras suara raksasa tersebut.Tragedi fatal ini memantik reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah segera merilis larangan sound horeg DPR RI secara penuh.Dia meminta penegak hukum mengambil sikap tegas terhadap penyelenggara ajang parade suara keras yang dinilai sudah melenceng dari konteks hiburan masyarakat.Merespons tekanan publik, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono pada 2 September 2026 menegaskan bahwa pihak Pemprov telah memulai konsolidasi dengan instansi kepolisian dan dinas terkait.Langkah ini difokuskan pada evaluasi regulasi pengeras suara Pemprov Jatim serta pengetatan izin keramaian di tingkat daerah.Mendagri Godok Batas Maksimal DesibelDi tingkat kementerian teknis, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga ikut bergerak membatasi penggunaan peranti pengeras suara berskala besar tersebut.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pada Selasa (15/9/2026) bahwa pemerintah pusat sedang merumuskan aturan batas ambang tingkat kebisingan yang diperbolehkan di ruang publik."Seperti apa batasan, misalnya, desibel suara yang boleh ada. Kalau ada desibel tertentu yang bisa mengganggu kesehatan, ya, kita larang," kata Tito.Penyusunan regulasi desibel suara Mendagri Tito Karnavian ini diharapkan mampu menjadi acuan hukum yang seragam bagi jajaran pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum dalam menindak penyelenggaraan parade sound horeg yang melebihi ambang batas toleransi pendengaran dan kesehatan warga.