Topikseru.com - Temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong memasuki babak pemeriksaan internal. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan lima pejabat struktural untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang mencuat setelah inspeksi mendadak Ombudsman RI.
Tak hanya memeriksa keberadaan fasilitas yang sebelumnya disorot, tim Kemenimipas kini juga mempertanyakan perubahan kondisi di sejumlah lokasi. Pasalnya, terdapat barang dan fasilitas yang terlihat dalam dokumentasi Ombudsman, tetapi tidak lagi ditemukan ketika tim kementerian melakukan pemeriksaan lanjutan.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan lima pejabat tersebut dinonaktifkan sementara untuk kepentingan pemeriksaan.
"Tidak itu saja, pada hari ini dan ke depannya kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," kata Rudi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/9/2026).
Lima Pejabat Lapas Cibinong DinonaktifkanPejabat yang dinonaktifkan bukan hanya Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto.
Empat pejabat struktural lainnya juga ikut dinonaktifkan, yakni:
Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP);Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik);Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib);Kepala Urusan Umum. Kemenimipas menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan Ombudsman.
Khusus Kepala Urusan Umum, Rudi menjelaskan jabatan tersebut berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara serta fasilitas yang berada di lingkungan lapas.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada aspek pengamanan warga binaan, tetapi juga pengelolaan fasilitas dan barang yang berada di kawasan Lapas Cibinong.
Barang yang Dipersoalkan Mulai DitelusuriPemeriksaan Kemenimipas mencakup berbagai temuan yang sebelumnya disampaikan Ombudsman.
Di antaranya dugaan keberadaan minuman beralkohol, fasilitas yang disebut simulator, tempat kebugaran, televisi, kulkas, foto, serta berbagai barang lainnya.
Rudi mengatakan seluruh temuan tersebut menjadi objek pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan dan asal-usulnya.
Tim, kata dia, ingin mengetahui apakah barang tersebut masih berada di lokasi, telah dipindahkan, atau memiliki penjelasan lain.
"Di mana? Kok sekarang tidak ada? Siapa yang memindahkan? Tentunya yang memindahkan ini harus bertanggung jawab. Kenapa dipindahkan? Nanti akan ketemu," ujar Rudi.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu fokus dalam pemeriksaan terbaru Kemenimipas.
Sebelumnya, Ombudsman mengungkap sejumlah bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang disebut memiliki fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, gym, kolam hingga simulator golf yang masih dalam pembangunan. Ombudsman juga melaporkan temuan minuman beralkohol di salah satu lokasi.
Kemenimipas Cek Rumah Dinas hingga Blok HunianRudi mengaku memimpin langsung pemeriksaan lapangan.
Tim Kemenimipas mendatangi sejumlah titik yang sebelumnya diperiksa Ombudsman, mulai dari kawasan rumah dinas, tempat pembuangan sampah, Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), guest house hingga blok hunian warga binaan.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan kondisi aktual di lapangan dengan temuan serta dokumentasi yang sebelumnya disampaikan Ombudsman.
Dari proses tersebut, Kemenimipas menemukan adanya sejumlah perbedaan kondisi.
Perbedaan itulah yang kemudian menjadi bahan pendalaman, terutama terhadap barang yang sebelumnya terlihat dalam dokumentasi Ombudsman tetapi tidak ditemukan ketika tim kementerian datang.
52 Warga Binaan Sudah Dimintai KeteranganPemeriksaan tidak berhenti pada pengecekan fisik.
Kemenimipas juga telah meminta keterangan dari 52 warga binaan Lapas Cibinong untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi serta pemanfaatan fasilitas di lingkungan lapas.
Selain itu, sekitar 50 pegawai dijadwalkan menjalani pemeriksaan.
Keterangan dari warga binaan dan pegawai diharapkan dapat membantu tim pemeriksa menyusun gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana fasilitas tersebut digunakan dan siapa saja yang mengetahui keberadaannya.
Pemeriksaan terhadap puluhan warga binaan dan pegawai tersebut menjadi bagian dari upaya kementerian untuk tidak hanya mengandalkan temuan visual di lapangan.
Pemeriksaan Berlangsung di Bawah Inspektorat dan DitjenpasRudi mengatakan pemeriksaan dilakukan atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Proses tersebut melibatkan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kementerian mengakomodasi seluruh temuan yang disampaikan Ombudsman untuk kemudian diverifikasi melalui pemeriksaan internal.
Artinya, temuan Ombudsman menjadi pintu masuk bagi Kemenimipas untuk menelusuri lebih jauh kondisi fasilitas, tata kelola barang, pengamanan serta tanggung jawab pejabat terkait.
Ombudsman sebelumnya melakukan sidak ke Lapas Cibinong dan menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai hunian mewah dengan fasilitas tidak biasa untuk lingkungan pemasyarakatan.
Bukan Sekadar Soal Fasilitas, Pengelolaannya Ikut DiperiksaPenonaktifan lima pejabat menunjukkan pemeriksaan Kemenimipas tidak hanya berfokus pada bentuk fasilitas yang ditemukan.
Kementerian juga menelusuri bagaimana fasilitas tersebut bisa berada di lingkungan lapas, siapa yang mengetahui keberadaannya, bagaimana barang dikelola, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan kedinasan.
Posisi Kepala Urusan Umum menjadi salah satu bagian penting karena berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara dan fasilitas.
Sementara pejabat lain diperiksa berdasarkan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Kemenimipas belum menyimpulkan adanya pelanggaran oleh kelima pejabat tersebut. Status mereka saat ini adalah dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan.
Sanksi Menunggu Hasil PemeriksaanKemenimipas memastikan sanksi akan diberikan apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran.
Rudi menyebut ketentuan yang dapat digunakan antara lain aturan mengenai kode etik, kode perilaku dan disiplin aparatur sipil negara.
Salah satu regulasi yang menjadi rujukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dengan demikian, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran administratif, disiplin maupun bentuk pelanggaran lainnya.
"Pemeriksaan terus berkembang. Kalau bisa lebih cepat juga lebih baik. Yang penting lebih lengkap dan lebih menyeluruh," kata Rudi.
Temuan Ombudsman Kini Masuk Tahap Pembuktian InternalKasus fasilitas mewah Lapas Cibinong kini memasuki tahap berbeda.
Jika sebelumnya perhatian publik tertuju pada temuan Ombudsman berupa hunian dan sejumlah fasilitas yang dianggap tidak lazim, Kemenimipas kini berupaya mengurai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana kondisi tersebut dapat terjadi.
Perbedaan antara dokumentasi Ombudsman dan kondisi saat pemeriksaan kementerian juga menjadi bagian penting dari penelusuran.
Kemenimipas masih mengumpulkan keterangan dari warga binaan dan pegawai, sekaligus mencocokkan kondisi fisik di berbagai titik Lapas Cibinong.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan langkah selanjutnya terhadap para pejabat yang saat ini dinonaktifkan.
Dengan pemeriksaan yang masih berjalan, belum ada kesimpulan final mengenai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh temuan tersebut.