Topikseru.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai Rp 1,17 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut baru sekitar 22,9% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,11 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran penanganan karhutla tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Karhutla pagunya Rp 5,11 triliun, realisasinya Rp 1,17 triliun di 7 Kementerian dan Lembaga, termasuk dana siap pakai di BNPB," katanya, dalam paparan APBN KiTa edisi November 2026.
Selain anggaran penanganan Karhutla, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada 2026, menyusul bencana yang terjadi di wilayah Sumatra bagian utara pada akhir 2025.
Salah satu alokasi anggaran tersebut adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatra dengan pagu mencapai Rp 50,84 triliun.
Anggaran tersebut terdiri dari Rp 30,9 triliun untuk kegiatan yang masuk dalam rencana induk, Rp 8,5 triliun untuk kegiatan di luar rencana induk, serta tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra telah mencapai Rp30,78 triliun atau 60,5% dari total pagu.
Suahasil menjelaskan, peningkatan anggaran penanggulangan bencana menjadi salah satu tambahan pengeluaran pemerintah dalam APBN 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendukung penanganan bencana sekaligus pemulihan wilayah terdampak.