Topikseru.com, Jakarta – Rapat Paripurna MPR RI pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada Rabu (2/12) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Hal itu berdasar hasil rapat gabungan MPR yang digelar hari ini, Jumat (13/11/2026).
Rapat yang digelar tertutup, dihadiri sembilan pimpinan MPR dan fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD.
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Rapat juga menghasilkan tiga hal lain, yakni surat MPR berisi permintaan dua nama calon wakil presiden yang akan ditetapkan di Paripurna akan dikirim hari ini ke presiden.
MPR juga resmi membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR. Tim verifikasi bertugas untuk meverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden.
Kemudian, membentuk tim ad hoc yang berjumlah 36 orang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden yang telah dipilih oleh MPR.
"Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," katanya.
Berikut adalah alur tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari.
Tahapan ini disusun dengan merujuk dasar hukum Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014; Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Tahap I. Rapat Gabungan MPR
Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan.
2. Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
3. Waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.
• Pasal 134 Tata Tertib MPR
Tahap II. Pemberitahuan Kepada Presiden
Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam setelah Rapat Gabungan.
1. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan.
2. Surat tersebut dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna dan persyaratan calon Wakil Presiden.
• Pasal 135 Tata Tertib MPR.
Tahap III. Pengajuan Calon Wakil Presiden
Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.
1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.
2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 × 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.
• Pasal 136 Tata Tertib MPR.
Tahap IV. Verifikasi Calon Wakil Presiden
Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon.
1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.
2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan.
3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.
• Pasal 137-139 Tata Tertib MPR.
Tahap V. Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden
Batas waktu: Paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden.
2. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
3. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
4. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
5. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.
• Pasal 140 Tata Tertib MPR.
Tahap VI. Penetapan Dan Pelantikan Wakil Presiden
1. Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
2. MPR melaksanakan pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.
• Pasal 141-142 Tata Tertib MPR.