Topikseru.com - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp 20 miliar bagi setiap kabupaten. Dana tersebut rencananya berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang selama ini dinilai belum efisien.
Rencana itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu. Ia menyatakan pemerintah akan segera membahas mekanisme penyaluran tambahan anggaran tersebut bersama seluruh gubernur dan bupati.
Menurut Prabowo, besaran dana yang diterima masing-masing daerah tidak sepenuhnya sama. Kabupaten dengan wilayah lebih luas serta kebutuhan pembangunan yang lebih besar berpeluang memperoleh alokasi tambahan di atas batas minimal Rp 20 miliar.
"Saya akan kumpulkan semua gubernur dan bupati untuk membahas ini. Dalam waktu dekat setiap provinsi dapat tambahan Rp 100 miliar, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp 20 miliar," kata Prabowo.
Pemerintah Bidik Penghematan Rp 400 TriliunDi balik rencana penambahan anggaran daerah tersebut, pemerintah tengah membidik sumber penghematan besar dari belanja negara.
Prabowo menyebut belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp 1.200 triliun.
Dari total tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp 400 triliun berpotensi dihemat melalui perbaikan sistem pengadaan.
Presiden menilai praktik penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penggunaan uang negara.
Ia bahkan menyebut sebagian anggaran berpotensi terbuang akibat praktik korupsi dan ketidakefisienan dalam proses pembelian barang oleh instansi pemerintah.
"Rp 1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark-up, penggelembungan, alias korupsi," ujar Prabowo.
Pengadaan Barang Pemerintah Bakal DisatukanSalah satu persoalan yang disoroti Prabowo adalah pola pengadaan barang yang masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi dan pemerintah daerah.
Kondisi tersebut dinilai membuka peluang terjadinya perbedaan harga yang cukup besar, meskipun barang yang dibeli memiliki jenis, spesifikasi, dan kualitas yang sama.
Prabowo mencontohkan pengadaan obat-obatan di rumah sakit. Menurut dia, obat dengan jenis yang sama bisa memiliki 20 hingga 30 variasi harga akibat proses pembelian yang tidak terintegrasi.
Pemerintah berencana membenahi sistem tersebut melalui penyatuan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dengan cara ini, pembelian kebutuhan pemerintah tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri oleh ratusan kabupaten maupun puluhan kementerian.
Melalui sistem pengadaan yang lebih terpusat, pemerintah berharap memperoleh harga yang lebih seragam untuk barang dengan spesifikasi dan kualitas setara.
Prabowo memperkirakan langkah pembenahan tersebut berpotensi menghasilkan penghematan hingga 40 persen.
"Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," tuturnya.
Hasil Penghematan Dijanjikan Kembali ke DaerahPrabowo menegaskan bahwa penghematan belanja pemerintah tidak dimaksudkan untuk sekadar menahan pengeluaran negara. Dana yang berhasil diselamatkan nantinya akan dialokasikan kembali untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
Rencana tambahan anggaran bagi provinsi dan kabupaten menjadi salah satu bentuk distribusi hasil efisiensi tersebut.
Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire, sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi.
Karena itu, menurut dia, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara cermat agar setiap rupiah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Jadi, penghematan ini semua, habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat," kata Prabowo.
Rencana tersebut kini menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait mekanisme pembagian, kepastian sumber pendanaan, serta realisasi tambahan anggaran yang dijanjikan pemerintah pusat.