Topikseru.com -Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali memasuki proses pemeriksaan internal Polri. Kali ini, Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026.
Sidang tersebut digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan pelaksanaan sidang terhadap Eko Hadi.
Persidangan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dilaksanakan secara tertutup.
Pemeriksaan etik ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal menggunakan sistem monitoring di lingkungan Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran tersebut disebut terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dipimpin Komjen Hendro Pandowo
Sidang etik Eko Hadi dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota.
Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota majelis lainnya terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Melalui sidang tersebut, Polri memeriksa pertanggungjawaban etik Eko Hadi atas dugaan pelanggaran yang disangkakan kepadanya.
Hasil persidangan menjadi perhatian karena kasus ini melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam pengusutan perkara tersebut, dugaan penyadapan tidak hanya dikaitkan dengan Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk pejabat pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat, juga disebut diduga menjadi sasaran.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ahrie Sonta Sudah Dijatuhi Sanksi Pemecatan
Sebelum Eko Hadi, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026.
Dalam sidang tersebut, majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Namun, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, proses pemeriksaan etik terhadap Eko Hadi masih berlangsung. Hingga laporan ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai hasil putusan sidangnya.
Perlu diketahui, proses pemeriksaan etik di lingkungan Polri berjalan terpisah dari proses pidana. Dengan demikian, putusan etik tidak menggantikan proses pembuktian dugaan tindak pidana melalui mekanisme peradilan.