Topikseru.com -Desakan masyarakat agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah ke publik terus mendapat dukungan. Petisi yang digagas melalui platform Change.org tersebut telah mengumpulkan lebih dari 24 ribu tanda tangan.
Berdasarkan laporan CNN Indonesia, hingga Selasa (17/11/2026) pukul 23.01 WIB, petisi tersebut memperoleh 24.088 tanda tangan. Jumlah ini meningkat dibandingkan siang harinya yang masih berada di angka 21.600 dukungan.
Petisi bertajuk "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" itu diinisiasi oleh Farida Octavia.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi riwayat pendidikan pejabat publik, menyusul polemik mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tiga Tuntutan dalam Petisi
Melalui petisi tersebut, Farida Octavia menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pertama, meminta pimpinan DPR mewajibkan seluruh anggota dewan membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah kepada masyarakat, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Kedua, meminta KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan dapat diakses publik.
Ketiga, mendorong seluruh anggota DPR secara sukarela memperlihatkan dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Penggagas petisi menilai keterbukaan riwayat pendidikan penting karena anggota DPR memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang, mengawasi pemerintahan, serta membahas anggaran negara.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui latar belakang pendidikan para pembuat kebijakan dan memastikan dokumen yang digunakan memenuhi ketentuan.
Dasco Sebut Data Pendidikan Anggota DPR Tersedia di KPU
Menanggapi petisi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR sebenarnya sudah tersedia melalui KPU.
Menurut Dasco, dokumen persyaratan pencalonan anggota legislatif telah diserahkan ketika proses pendaftaran calon anggota DPR berlangsung.
Ia menyebut masyarakat dapat menelusuri data pendidikan para anggota dewan ketika masih berstatus sebagai calon legislatif.
Dengan demikian, Dasco mengarahkan masyarakat untuk melihat informasi tersebut melalui data pencalonan yang tersedia di KPU.
KPU Pastikan Anggota DPR Memenuhi Syarat Pendidikan
Komisioner KPU RI Idham Kholik juga memberikan tanggapan mengenai tuntutan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR.
Idham menyatakan seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal.
Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu mensyaratkan calon anggota DPR memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
KPU juga menyampaikan data pendidikan terakhir anggota DPR berdasarkan dokumen yang diserahkan ketika proses pencalonan.
Mengacu data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, terdapat 191 anggota DPR dengan pendidikan terakhir SMA, satu orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan menghormati aspirasi masyarakat mengenai transparansi dokumen pendidikan. Namun, ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan dan verifikasi harus mengikuti mekanisme serta ketentuan perundang-undangan.
Petisi Bukan Bukti Adanya Ijazah Palsu
Banyaknya dukungan terhadap petisi tersebut menunjukkan adanya aspirasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi pejabat publik.
Namun, perlu dibedakan antara tuntutan verifikasi dengan bukti adanya pelanggaran. Jumlah tanda tangan dalam petisi tidak membuktikan bahwa terdapat anggota DPR yang menggunakan ijazah palsu.
Begitu pula dengan pernyataan KPU mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan. Keterangan tersebut menjelaskan proses administrasi pencalonan, bukan berarti seluruh tuntutan audit ulang yang diajukan dalam petisi telah dilaksanakan.
Hingga perkembangan terakhir yang diberitakan pada 18 November 2026, perhatian publik masih tertuju pada bagaimana DPR dan lembaga terkait menanggapi tuntutan keterbukaan tersebut.
Persoalan ini kembali mengangkat pertanyaan mengenai batas transparansi dokumen pribadi pejabat publik dan hak masyarakat untuk mengetahui rekam jejak orang-orang yang dipilih sebagai wakil rakyat.