Topikseru.com - Kementerian Koordinasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai minimnya koordinasi antarkementerian. Kemenko Kumham Imipas mengklaim telah menjalankan puluhan agenda koordinasi bersama Kementerian HAM sejak 2025 hingga November 2026.
Respons tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterbitkan pada Kamis malam, 19 November 2026. Dalam keterangannya, kementerian memaparkan dokumentasi rapat, surat undangan, daftar kehadiran, hingga sejumlah pembahasan kebijakan yang disebut menjadi bukti koordinasi lintas institusi.
Kemenko Kumham Imipas mencatat sedikitnya 46 agenda koordinasi, rapat, dan pembahasan kebijakan yang melibatkan Kementerian HAM. Dari jumlah tersebut, 23 agenda berlangsung sepanjang 2025, sementara 22 agenda tercatat pada 2026. Satu agenda lainnya berkaitan dengan persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM, tetapi tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan.
Data tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). Dalam forum itu, Pigai menyoroti persoalan koordinasi di bawah Kemenko Kumham Imipas sejak kementerian koordinator tersebut dibentuk.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra, mengatakan catatan kegiatan dan korespondensi resmi menjadi bagian dari dokumentasi hubungan kerja kedua kementerian dalam mengawal kebijakan nasional.
Menurut dia, koordinasi tidak hanya dilakukan melalui pertemuan formal di tingkat pimpinan, tetapi juga melibatkan pembahasan teknis yang disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing pejabat.
"Berbagai agenda mengawal kebijakan nasional tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun pembahasan teknis, dengan melibatkan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya," kata Mamur.
Menteri dan Wakil Menteri HAM Tercatat Hadiri Sejumlah PertemuanKemenko Kumham Imipas turut memaparkan keterlibatan jajaran pimpinan Kementerian HAM dalam sejumlah forum koordinasi. Menteri HAM Natalius Pigai, misalnya, tercatat mengikuti rapat koordinasi tingkat pimpinan pada 20 Maret 2025.
Pigai juga tercatat hadir dalam rapat tingkat menteri yang membahas Rancangan Undang-Undang Pemindahan Narapidana Antarnegara pada 19 Agustus 2025.
Sementara Wakil Menteri HAM Mugiyanto disebut terlibat dalam sejumlah agenda, mulai dari coffee morning, pembahasan kebijakan strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi HAM, hingga rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kemenko Kumham Imipas menyatakan keterlibatan dalam agenda koordinasi tersebut tidak terbatas pada menteri dan wakil menteri. Sejumlah pejabat struktural dan teknis dari kedua institusi juga ikut dalam pembahasan, termasuk sekretaris jenderal, staf ahli, staf khusus, direktur jenderal, direktur, kepala pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, hingga tenaga fungsional.
Koordinasi Menyangkut Pelanggaran HAM Berat hingga Perlindungan Kelompok RentanDi luar persoalan administrasi dan pertemuan birokrasi, agenda koordinasi kedua kementerian disebut menyentuh sejumlah isu substantif di bidang hak asasi manusia.
Pembahasan tersebut meliputi upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, pemulihan korban, integrasi perspektif HAM dalam regulasi, pendidikan HAM, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
Kedua kementerian juga disebut berkoordinasi mengenai pelaporan instrumen HAM internasional, perlindungan kelompok rentan, penyusunan legislasi, dan perjanjian internasional.
Pada 2026, agenda kerja bersama berlanjut ke pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat. Selain itu, terdapat pembahasan rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM terhadap kelompok rentan.
Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari argumentasi Kemenko Kumham Imipas bahwa koordinasi dengan Kementerian HAM berlangsung dalam berbagai sektor kebijakan, bukan sekadar pertemuan seremonial.
Pembahasan Pemindahan Narapidana Antarnegara Berlangsung Sejak 2025Salah satu agenda yang menjadi contoh koordinasi lintas kementerian adalah pembahasan kebijakan pemindahan narapidana antarnegara atau Transfer of Sentenced Persons (TSP).
Keterlibatan Kementerian HAM, menurut catatan Kemenko Kumham Imipas, telah berlangsung sejak penyusunan draf awal RUU TSP pada Juni 2025. Pembahasan kemudian berlanjut melalui serangkaian rapat antarkementerian pada Juli 2025 dan rapat tingkat menteri pada Agustus tahun yang sama.
Koordinasi terkait kebijakan tersebut berlanjut hingga September 2026, termasuk pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia.
Isu pemindahan narapidana lintas negara membutuhkan keterlibatan sejumlah institusi karena berkaitan dengan aspek hukum, hubungan bilateral, sistem pemasyarakatan, serta perlindungan hak warga negara yang menjalani hukuman di negara lain.
Mamur menegaskan koordinasi lintas kementerian menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan tugas setiap institusi berjalan searah, khususnya dalam menangani persoalan yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor.
"Sinergi itu menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian," ujarnya.
Pernyataan Kemenko Kumham Imipas tersebut menjadi respons institusional terhadap kritik yang disampaikan Menteri HAM di DPR. Namun, banyaknya agenda rapat dan dokumentasi koordinasi menjadi catatan aktivitas birokrasi, sementara efektivitas koordinasi dalam menghasilkan kebijakan maupun menyelesaikan persoalan HAM tetap menjadi aspek yang berbeda untuk dinilai.