Topikseru.com - Proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan usulan baru. Dua calon yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diusulkan untuk memaparkan gagasan secara terbuka sebelum pemilihan dilakukan.
Usulan tersebut disampaikan anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII. Ia menginginkan kedua kandidat diberi kesempatan menyampaikan pandangan, pemikiran, serta gagasan di hadapan anggota MPR dalam sidang paripurna.
Bahkan, Hinca membuka kemungkinan kedua calon dipertemukan dalam forum debat terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perbedaan pemikiran masing-masing kandidat.
Gagasan ini muncul menjelang batas waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Prabowo kepada MPR pada 25 November 2026.
Sementara itu, sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
1. Hinca Usulkan Dua Calon Wapres Paparkan Gagasan
Hinca IP Pandjaitan menilai masyarakat perlu mengetahui sosok yang akan mengisi jabatan wakil presiden, meskipun proses pemilihannya tidak dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat.
Menurutnya, kedua kandidat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan di hadapan sidang paripurna MPR.
Ia bahkan tidak menutup kemungkinan forum tersebut dikemas dalam bentuk debat antara dua calon.
Namun, Hinca menegaskan debat bukan sebuah keharusan. Setidaknya, masing-masing kandidat harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memaparkan pandangannya.
Usulan tersebut masih merupakan gagasan pribadi Hinca dan belum menjadi keputusan resmi MPR.
2. Prabowo Serahkan Dua Nama pada 25 November
Sebelum proses pemilihan berlangsung, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.
Berdasarkan kesepakatan MPR, batas akhir penyerahan kedua nama tersebut ditetapkan pada Rabu, 25 November 2026.
Kedua kandidat nantinya akan menjalani proses pemeriksaan dan verifikasi persyaratan oleh tim yang dibentuk MPR.
Tim verifikasi dipimpin Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, sedangkan tim ad hoc yang mempersiapkan proses pengisian jabatan dipimpin Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Setelah proses pemeriksaan selesai, kedua kandidat akan ditetapkan sebagai calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.
3. Bagaimana Mekanisme Pemilihan Pengganti Gibran?
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Secara umum, mekanismenya berlangsung melalui beberapa tahapan.
Pertama, Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratan.
Kedua, MPR melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen serta persyaratan kedua kandidat.
Ketiga, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum pemilihan dilakukan.
Keempat, anggota MPR memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden.
Kelima, kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden dan kemudian dilantik dalam sidang paripurna MPR.
Dengan mekanisme tersebut, keputusan akhir tidak ditentukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui suara anggota MPR.
4. Apakah Debat Terbuka Menjadi Syarat Wajib?
Usulan debat terbuka yang disampaikan Hinca tidak secara otomatis menjadi bagian wajib dalam mekanisme pemilihan wakil presiden.
Ketentuan Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna sebelum pemilihan.
Namun, aturan tersebut tidak secara khusus mewajibkan adanya debat terbuka seperti dalam pemilihan presiden.
Karena itu, apabila usulan Hinca ingin diterapkan, MPR perlu membahas dan merumuskan teknis pelaksanaannya melalui panitia ad hoc dengan tetap berpedoman pada konstitusi dan peraturan yang berlaku.
Pemaparan gagasan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal pandangan kedua kandidat sebelum anggota MPR menentukan pilihan.
5. Jika Suara Kedua Calon Sama, Bagaimana?
Mekanisme pemilihan juga telah mengatur kemungkinan apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama.
Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, pemilihan akan diulang satu kali apabila suara kedua calon sama banyak.
Jika hasil pemungutan suara ulang tetap menunjukkan jumlah suara yang sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua kandidat tersebut.
Setelah calon terpilih ditetapkan, MPR akan melaksanakan pelantikan dalam sidang paripurna.
6. Pemilihan Wapres Dijadwalkan 9 Desember 2026
MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026.
Sebelum agenda tersebut berlangsung, Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 25 November 2026.
Proses verifikasi akan dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan calon terpenuhi.
Usulan debat terbuka dari Hinca pun menambah pembahasan mengenai bagaimana proses pemilihan wakil presiden kali ini dapat berlangsung secara transparan.
Kini, perhatian tertuju pada dua nama yang akan diajukan Prabowo serta keputusan MPR mengenai mekanisme pemilihan dan kemungkinan pemaparan gagasan kedua kandidat di hadapan publik.