Topikseru.com - Pembatasan konten kritis di media sosial masih menjadi sorotan hingga 22 November 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak membuka data terkait permintaan penghapusan unggahan masyarakat setelah lembaga pemantau kebebasan berekspresi menemukan 127 konten mengalami moderasi.
Persoalan ini semakin memanas setelah SAFEnet, Remotivi, dan Kabinet Bayangan menggelar aksi di depan kantor Komdigi pada 17 November 2026. Mereka menantang Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk melakukan debat terbuka mengenai kebijakan moderasi konten.
Namun, Meutya tidak hadir dalam agenda tersebut. SAFEnet bahkan mulai menyiapkan langkah hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Angka 127 konten tersebut merupakan hasil pemantauan SAFEnet dan Remotivi sejak April hingga 8 November 2026. Hingga 22 November, belum ditemukan publikasi data baru yang menggantikan angka tersebut.
127 Konten Dimoderasi, 94 Disebut atas Permintaan Komdigi
Temuan tersebut berasal dari pemantauan SAFEnet bersama Remotivi. Dari 127 konten yang mengalami moderasi, sebanyak 94 konten atau sekitar 74 persen disebut diturunkan atas permintaan Komdigi.
Sementara itu, 33 konten lainnya dimoderasi berdasarkan pedoman komunitas platform media sosial.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sebelumnya pada 8 September 2026 yang mencatat 73 konten. Artinya, terdapat tambahan 54 konten dalam periode pemantauan berikutnya.
Laporan Remotivi dan SAFEnet juga mengungkap bahwa moderasi tidak hanya berupa penghapusan unggahan, tetapi mencakup pembatasan akses dan jangkauan konten.
Kritik Prabowo dan Pemerintah Mendominasi
Dalam laporan Remotivi dan SAFEnet, konten yang paling banyak mengalami moderasi berkaitan dengan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto serta pejabat dan pemerintahan.
Masing-masing kategori mencatat 32 konten atau 25,2 persen dari keseluruhan temuan.
Selanjutnya, konten terkait demonstrasi mencapai 16 unggahan atau 12,6 persen. Sementara itu, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tercatat sebanyak 13 konten atau 10,2 persen.
Topik lainnya meliputi kritik terhadap gaji DPR sebanyak tujuh konten, kritik terhadap penegakan hukum tujuh konten, kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih enam konten, serta kritik terhadap DPR dan legislasi lima konten.
SAFEnet dan Remotivi juga menyoroti sejumlah unggahan mengenai kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan yang mengalami pembatasan.
Salah satunya video investigasi kelompok Nalar Rawat mengenai karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kalimantan Tengah yang dilaporkan dihapus TikTok sekitar 16 jam setelah dipublikasikan.
X dan Threads Menjadi Platform dengan Moderasi Terbanyak
Dari sisi platform, X mencatat jumlah moderasi terbanyak, yakni 56 konten atau 44,1 persen.
Threads berada di posisi berikutnya dengan 43 konten atau 33,9 persen. Dari jumlah tersebut, 25 konten mengalami geolock, yakni pembatasan yang membuat unggahan tidak dapat diakses oleh pengguna dengan alamat IP Indonesia.
Remotivi dan SAFEnet juga menemukan moderasi melalui pembatasan jangkauan, peringatan batas usia, hingga penghapusan unggahan.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan ekspresi digital tidak selalu berarti sebuah konten langsung dihapus. Ada pula unggahan yang masih tersedia, tetapi aksesnya dibatasi bagi sebagian pengguna.
Komdigi Akui Belum Cocokkan Data 94 Konten
Pada 13 November 2026, Komdigi akhirnya memberikan tanggapan terhadap temuan tersebut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kementeriannya siap membuka data dan melakukan pencocokan dengan temuan SAFEnet serta Remotivi.
Namun, Komdigi mengaku belum menemukan kecocokan antara angka 94 konten yang disebut dimoderasi atas permintaan pemerintah dengan catatan internal kementerian dan platform.
Mediodecci menyebut data tersebut perlu diverifikasi bersama. Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi Komdigi dengan platform dilakukan melalui sistem elektronik sehingga riwayat permintaan pemutusan akses dapat ditelusuri.
Komdigi turut menyampaikan bahwa mereka sedang menyiapkan mekanisme notifikasi publik. Mekanisme ini berkaitan dengan kewajiban pemberitahuan beserta alasan pemutusan akses sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026.
Komdigi menyatakan siap melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan dalam proses moderasi konten.
SAFEnet Tantang Meutya Hafid Debat Terbuka, tetapi Tidak Hadir
Persoalan ini berlanjut pada 17 November 2026. SAFEnet, Remotivi, dan Kabinet Bayangan menggelar aksi di depan Kantor Komdigi, Jakarta.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa pesan bahwa kritik masyarakat bukan ancaman negara. Mereka juga meminta Komdigi menentukan jadwal debat terbuka untuk menjelaskan kebijakan penghapusan konten.
Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan debat tersebut diperlukan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah di ruang digital.
Namun, Meutya Hafid tidak hadir dalam agenda tersebut. Tidak ada perwakilan Komdigi yang menemui massa selama aksi berlangsung.
SAFEnet kemudian kembali meminta Komdigi memberikan kepastian jadwal debat. Mereka menyatakan siap menyesuaikan waktu apabila tanggal yang diajukan sebelumnya tidak memungkinkan.
SAFEnet Siapkan Gugatan ke PTUN
Selain menuntut debat terbuka, SAFEnet bersama tim advokasi demokrasi digital juga menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Nenden Sekar Arum menyampaikan bahwa gugatan tersebut masih dalam proses penyusunan.
Langkah hukum ini dimaksudkan untuk mempersoalkan tindakan pemutusan akses terhadap konten masyarakat yang dinilai dilakukan secara sewenang-wenang.
SAFEnet menilai warga berhak mendapatkan perlindungan atas kebebasan berekspresi, termasuk ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam pemberitaan pada 17 November 2026, Nenden menyebut gugatan tersebut sebagai salah satu upaya warga negara untuk memastikan hak konstitusional masyarakat di ruang digital tetap dilindungi.
Hingga 22 November 2026, belum ditemukan konfirmasi bahwa gugatan tersebut telah resmi didaftarkan ke PTUN. Dengan demikian, statusnya masih berupa persiapan gugatan, bukan perkara yang sudah disidangkan.
SAFEnet juga masih membuka ruang dialog dengan Komdigi untuk membahas persoalan tersebut.
Kebebasan Berekspresi Kembali Menjadi Perhatian
Persoalan moderasi konten ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam mengawasi ruang digital.
Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban menangani konten ilegal, disinformasi, dan ujaran kebencian. Namun, proses tersebut juga harus memperhatikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.
Kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Sementara Pasal 28F menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi.
Karena itu, transparansi dalam proses penghapusan konten menjadi persoalan penting. Masyarakat perlu mengetahui alasan sebuah unggahan dibatasi, dasar hukum yang digunakan, serta mekanisme untuk mengajukan keberatan.
Kini, publik menunggu realisasi pencocokan data antara Komdigi, SAFEnet, dan Remotivi. Di sisi lain, rencana gugatan SAFEnet ke PTUN juga menjadi perkembangan yang patut diperhatikan dalam perdebatan kebebasan berekspresi di Indonesia.