TOPIKSERU.COM, JAKARTA - Presiden RI
Prabowo Subianto berencana akan meluncurkan program pemutihan utang kredit macet petani, nelayan dan UMKM, di
perbankan.Menanggapi hal tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan melakukan kajian terhadap solusi atas kredit macet para petani, nelayan dan UMKM, itu."Insya Allah, kalau memang itu sesuatu yang untuk kepentingan para petani, UMKM, pasti akan kami pikirkan," kata Prasetyo usai mengikuti retreat kabinet di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).Dia mengatakan pemerintah hingga saat ini belum melakukan pembahasan secara khsusu terkait pemutihan kredit macet tersebut.Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana akan menghapus kredit macet petani, nelayan dan UMKM.Berdasarkan data setidaknya hampir 6 juta nelayan, petani dan UMKM yang mengalami kredit macet.Rencananya penghapusan utang itu setelah presiden mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) soal pemutihan utang.Pemutihan tersebut diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan dan UMKM terhadap pembiayaan perbankan.Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo mengatakan regulasi penghapusan kredit macet itu akan berbentuk Perpres."Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken Perpres pemutihan utang untuk 5-6 juta warga agar mereka bisa meminjam lagi ke bank tanpa tertolak SLIK," kata Hasyim.Respons KNTIKesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) merespons positif rencana pemerintah yang akan melakukan pemutihan terhadap kredit macet nelayan dan petani.Ketua Umum DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan rencana tersebut sangat baik dan akan sangat membantu nelayan."Menurut kami pada dasarnya ini ide bagus. Salah satu kesulitan nelayan dan petani dalam mengakses permodalan dari perbankan karena riwayat pembukuan di masa lalu," kata Dani melansir CNNIndonesia.com.Dia mengatakan kendati rencana ini akan berdampak baik, tetapi dia memberi catatan bila pemerintah melakukan penghapusan kredit macet. Salah satunya adalah kemudahan administrasi."Meskipun dalam banyak kasus, petani/nelayan ingin melunasi atau membayar. Tetapi karena masalah-masalah administratif, hal ini jadi tidak bisa terselesaikan," ujar Dani.