Topikseru.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi bersama Kepolisian Resor (Polres) Melawi tengah menyelidiki dugaan peretasan sistem videotron di kawasan Tugu Naruto, Jalan KM 3 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Penyelidikan dilakukan setelah layar videotron tersebut menayangkan konten tidak pantas pada Senin (27/7/2026) siang.
Insiden itu menjadi perhatian publik setelah rekaman tayangan beredar luas di media sosial. Namun, hingga kini pemerintah daerah menegaskan penyebab pasti munculnya konten tersebut masih dalam proses investigasi.
Kronologi Kejadian
Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kabupaten Melawi, tayangan tidak pantas muncul pada Senin, 27 Juli 2026 sekitar pukul 13.04 WIB di videotron yang berada di kawasan Tugu Naruto.
Lokasi tersebut merupakan salah satu titik yang ramai dilalui masyarakat sehingga tayangan tersebut sempat disaksikan oleh pengguna jalan sebelum akhirnya dihentikan.
Tak lama setelah kejadian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Melawi segera mematikan perangkat videotron serta memblokir akses ke sistem pengelola untuk mencegah tayangan serupa kembali muncul selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pemeriksaan Awal Temukan Indikasi Akses Tidak Sah
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya indikasi akses yang tidak sah terhadap akun pengelolaan platform cloud yang digunakan untuk mengendalikan videotron.
Kepala Bidang e-Government dan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Melawi, Sasra Irawan, mengatakan indikasi tersebut masih didalami oleh tim teknis bersama penyedia layanan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ditemukan adanya indikasi akses tidak sah pada akun pengelolaan Videotron Melawi Platform Cloud," ujar Sasra dalam video klarifikasi yang disampaikan pada Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, proses investigasi masih difokuskan pada analisis log sistem guna mengetahui kronologi kejadian, metode akses yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap sistem pengelolaan videotron.
"Saat ini tim masih melakukan analisis log system dan berkoordinasi dengan penyedia layanan untuk memastikan kronologi, metode akses, serta dampak yang ditimbulkan," katanya.
Hingga proses tersebut selesai, pemerintah daerah belum menyimpulkan penyebab pasti insiden maupun pihak yang bertanggung jawab.
Kominfo Perbarui Sistem Pengamanan
Sebagai langkah mitigasi, Dinas Kominfo Melawi menyatakan telah mengamankan akun pengelola serta memperbarui sistem keamanan untuk mencegah potensi akses tidak sah.
Langkah yang dilakukan meliputi penggantian kredensial akses, pemeriksaan konfigurasi perangkat, hingga peningkatan pengamanan sistem yang digunakan untuk mengelola videotron.
"Sebagai langkah pengamanan, kami telah mengamankan akun pengelola, mengganti akses, melakukan pemeriksaan konfigurasi perangkat, serta meningkatkan pengamanan sistem guna mencegah kejadian serupa," ujar Sasra.
Pemkab Minta Masyarakat Tidak Berspekulasi
Pemerintah Kabupaten Melawi mengimbau masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dan tidak menyimpulkan penyebab insiden sebelum penyelidikan selesai.
Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Joko Wahyono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya ruang informasi publik akibat kejadian tersebut.
"Tayangan tersebut sama sekali bukan materi publikasi yang direncanakan, diproduksi maupun disetujui oleh Pemerintah Daerah," kata Joko.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk mengungkap penyebab insiden tersebut.
Penyelidikan Masih Berlangsung
Selain melakukan pengamanan sistem, Polres Melawi bersama pemerintah daerah masih mengumpulkan informasi untuk memastikan penyebab munculnya tayangan tersebut.
Pemerintah juga meminta masyarakat tidak menyebarluaskan kembali rekaman yang memuat konten tidak pantas dan mengikuti perkembangan informasi melalui saluran resmi pemerintah daerah.
Apabila hasil penyelidikan nantinya menemukan adanya unsur pidana, penanganan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dugaan pelanggaran dapat mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maupun peraturan lain yang relevan, bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Hingga berita ini ditulis, investigasi mengenai dugaan akses tidak sah terhadap sistem videotron di Kabupaten Melawi masih berlangsung dan pemerintah belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.