Topikseru.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan hukum tanpa tebang pilih. Prabowo menyatakan secara terbuka bahwa sikap Prabowo tak lindungi orang dekat korupsi merupakan bukti nyata keterbukaan serta keberpihakannya pada kepentingan negara di atas hubungan personal maupun politik.Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden dalam tayangan program Presiden Menjawab yang disiarkan di Jakarta, Rabu (16/9/2026).Bukti Serah Dadan Hindayana ke KejaksaanDalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti kasus hukum yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.Dadan, yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari tim sukses serta tim pakar Prabowo, kini berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Langkah hukum yang menimpa Dadan disebut Prabowo sebagai cermin utama bahwa jabatan maupun kedekatan historis tidak bisa dijadikan perisai dari jerat hukum."Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," ujar Prabowo.Penanganan perkara Dadan Hindayana korupsi BGN ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan anggaran program strategis nasional mendapat pengawasan ketat dari aparat penegak hukum tanpa kebal hukum bagi siapa pun.Ketegasan pada Aset Negara dan Konflik KepentinganSelain penanganan kasus di lingkungan internal BGN, Presiden turut menyinggung proses penyitaan aset Hotel Sultan Pontjo Sutowo sebagai bentuk ketegasan dalam menyelamatkan barang milik negara.Kendati pemilik aset tersebut memiliki hubungan pertemanan dengannya, Prabowo memilih untuk mengesampingkan kepentingan pribadi."Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," kata Prabowo.Langkah mengeliminasi konflik kepentingan ini diklaim Prabowo telah diterapkannya secara konsisten sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.Saat itu, ia melarang keras pihak keluarga maupun rekan sejawat di Partai Gerindra untuk terlibat dalam proyek bisnis di lingkungan Kementerian Pertahanan.Peringatan Keras Bagi Kader Partai GerindraMemasuki masa kepemimpinannya sebagai Kepala Negara, kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran hukum terus ditegaskan kepada jajaran internal partai.Prabowo meminta seluruh jajaran, terutama kader Gerindra terjerat korupsi, untuk tidak berharap mendapatkan perlindungan politik jika terbukti melakukan pelanggaran.Pendirian ini dibuktikan dengan tidak adanya intervensi pihak Istana saat sejumlah kepala daerah yang diusung partainya ditangkap oleh aparat penegak hukum."Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan," tegas Prabowo.Langkah penegakan hukum korupsi Prabowo ini menempatkan azas keadilan sosial sebagai prioritas tertinggi.Presiden menegaskan bahwa kesadaran bernegara menuntut kebijaksanaan untuk selalu menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya.