Topikseru.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak langsung berujung pada tuntutan pengunduran diri maupun pemakzulan. PSI menilai Gibran perlu diberi kesempatan untuk menjelaskan persoalan tersebut secara langsung kepada publik.
Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mempertanyakan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatannya. Menurut dia, tuntutan tersebut terlalu dini apabila ruang klarifikasi belum diberikan kepada Wakil Presiden.
"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," kata Bestari, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari detik.com.
Bestari menilai penyelesaian persoalan ijazah Gibran seharusnya dilakukan dengan mengedepankan penjelasan dan mekanisme yang berlaku. Ia juga mempertanyakan alasan sejumlah pihak begitu cepat mendorong proses politik berupa pemakzulan.
"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" ujarnya.
Pernyataan PSI tersebut muncul di tengah meningkatnya dinamika politik di DPR RI setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
PSI Tak Persoalkan Pemakzulan, tetapi Ingatkan Prosedur KonstitusiBestari menegaskan PSI tidak keberatan apabila DPR membahas wacana pemakzulan Gibran. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pemberhentian seorang Wakil Presiden tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan politik.
Menurut dia, terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil.
"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat," ucap Bestari.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons sikap Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya menyinggung opsi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR untuk menyikapi polemik ijazah Gibran.
Dengan demikian, perdebatan mengenai persoalan tersebut kini tidak hanya berkutat pada dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh perbedaan pandangan partai politik mengenai langkah yang seharusnya ditempuh parlemen.
Dasco Sebut DPR Mulai Proses Aspirasi soal Ijazah GibranDi tengah perbedaan sikap politik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan DPR menerima berbagai usulan untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran.
Aspirasi itu datang dari sejumlah kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Namun, pembahasan resmi belum dapat dilakukan karena parlemen masih berada dalam masa reses.
Dasco mengatakan proses penanganan aspirasi tersebut baru dapat berjalan setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa, 10 November 2026.
"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).
Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa persoalan ijazah Gibran telah menjadi perhatian sejumlah pihak di parlemen. Meski begitu, belum ada keputusan resmi DPR yang menyatakan akan memulai proses pemakzulan.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan GibranPolemik ini menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA yang menjadi objek sengketa tidak sah. Dokumen itu sebelumnya digunakan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan sejumlah pihak untuk mendesak adanya tindak lanjut politik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Namun, putusan mengenai keabsahan dokumen administrasi tersebut perlu dibedakan dari keputusan pemberhentian jabatan Wakil Presiden. Keduanya memiliki mekanisme hukum dan konstitusional yang berbeda.
MK Tidak Menemukan Bukti Meyakinkan, tetapi Permohonan Tidak DiterimaSebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
MK juga menegaskan temuan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Perbedaan substansi kedua putusan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan di DPR.
Putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, sedangkan MK dalam perkara yang disebutkan menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan memberikan penegasan mengenai konsekuensi putusannya.
Nasib Gibran Menunggu Dinamika di ParlemenKembalinya DPR ke masa sidang membuka peluang bagi anggota dewan untuk membahas berbagai aspirasi terkait polemik ijazah Gibran.
Namun, wacana pemakzulan masih harus melewati prosedur yang diatur konstitusi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Karena itu, munculnya usulan atau desakan politik belum otomatis berarti proses pemakzulan telah dimulai, apalagi menghasilkan keputusan pemberhentian.
Di sisi lain, permintaan PSI agar Gibran diberi ruang klarifikasi menambah dimensi baru dalam perdebatan tersebut. Publik kini menunggu bukan hanya langkah DPR, tetapi juga penjelasan langsung dari Wakil Presiden mengenai dokumen pendidikan yang menjadi sumber polemik.